Pembangunan Nasional wajib mempertimbangkan pembinaan kemampuan Pertahanan
Hubungan sipil – militer, telah berkembang dan menjadi sebuah konsep yang penting bagi peningkatan daya saing sebuah negara. Melalui beberapa tahapan perekembangan yang pada akhirnya hubungan ini harus merupakan kebutuhan bagi sipil maupun militer dalam menghadapi segala bentuk ancaman maupun dalam mencapai sasaran pembangunan. Issue yang mempengaruhi hubungan sipil militer, meskipun bukan merupakan hal yang baru lagi dalam pengembangannya, namun tetap menjadi pengaruh utama perkembangan hubungan sipil militer secara global, antara lain Demokratisasi, Globalisasi, liberalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi.
Pada dasarnya setiap negara menghadapi potensi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Selain ancaman, setiap negara juga memilki tugas dan kewajiban untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, yang membutuhkan kerjasama dan melibatkan seluruh komponan bangsa. Setiap individu, setiap organisasi, setiap institusi, sesuai dengan kemampuan, tugas dan tanggung jawabnya, merupakan kekuatan yang harus dapat disinergikan sebagai kekuatan untuk mencegah dan menghadapi ancaman juga kekuatan untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Ancaman maupun sasaran merupakan permasalahan bersama, bukan menjadi hak atau kewajiban individu, organisasi atau institusi tertentu dan hanya melalui kerjasama dari semua unsur yang dapat mencapai cita-cita bangsa.
Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kebutuhan peralatan dan perangkat yang digunakan disebagian besar belahan dunia, hampir semua menggunakan produk Jepang, sebagai citra mutu tinggi sebuah barang, mulai dari Televisi, Camera, Mobil, Motor, komputer, Jam tangan dan masih banyak produk bermutu tinggi yang diproduksi Jepang yang telah diakui dan menguasai pasar secara Internasional. Namun sebelum itu jauh sebelum kondisi ini dapat diterapkan oleh Jepang, Jepang telah menerapkan Strategi yang tepat, pemilihan waktu yang tepat, memberdayakan Kekuatan Nasional secara tepat serta mengerti kebutuhan pasar secara tepat pula.
KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
1. Pendahuluan.
Kepentingan nasional Indonesia, adalah pondasi dari kebijakan negara. Kepentingan nasional merupakan prioritas yang ingin dicapai negara dalam melaksanakan pembangunan di dalam negeri dan hubungan internasional. Kepentingan nasional disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dan kepentingan nasional harus dapat menggabungkan, mempersatukan dan mengkoordinasikan seluruh instrumen kekuatan negara dalam menyusun strategi nasional agar kepentingan nasional dapat dukung, dimajukan dan dipertahankan. Kepentingan nasional juga merupakan daya tangkal untuk menghadapi dan mengantisipasi kepentingan negara lain terhadap Indonesia.
Pekerjaan utama negara semenjak dibentuk adalah melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara dari tangan asing serta mencegah ancaman perpecahan dari dalam. Seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, peran yang sangat menyolok pada saat itu adalah militer. Dengan mengerahkan segenap kemampuan dan dengan mengorbankan banyak harta dan nyawa, mempertahankan kemerdekaan dari kaum penjajah yang berusaha merebut dan menguasai Indonesia, disamping meredam pemberontakan bersenjata dibeberapa wilayah Indonesia. Kemerdekaan sebuah negara memang menimbulkan resiko untuk mempertahankan dan melindungi negara dari segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Kepentingan nasional Indonesia merupakan kepentingan terhadap keberhasilan segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia yang cakupannya meliputi Kedaulatan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Oleh karenanya, guna menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang terpadu, antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional. Kebijakan dan strategi keamanan nasional itu sendiri merupakan kebulatan kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu. Oleh karenanya untuk mendukung kepentingan nasional dalam implementasinya memerlukan kerjasama dan peran aktif seluruh instrumen kekuatan negarayang membidangi politik dan diplomasi, ekonomidan militer.
Sebelum meninggalkan daerah penugasan pada tahun 1997, terakhir kali saya mengikuti rapat di kantor wali kota. Dalam beberapa paparan, ada satu hal yang menarik yaitu sebuah penjelasan tentang perkembangan Perkebunan inti rakyat, yang mengembangkan tanaman industri Kelapa sawit. Dalam penjelasan tersebut, paling tidak menjelaskan bahwa di Kota Madya Jaya pura, terdapat 3 kecamatan yang seluruh rakyatnya dinyatakan memiliki penghasilan tetap, yang diperoleh dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
Yang saya tahu kecamatan yang dimaksud adalah kecamatan Arso, kecamatan Wembi dan kecamatan Waris ( mungkin saya salah menyebut nama kecamatan, tetapi paling tidak disekitar wilayah ini). Ke 3 Kecamatan tersebut memang mengikuti program Perkebunan inti rakyat, setiap kepala keluarga dimukimkan dalam satu pemukiman yang pada masa itu disebut dengan unit pemukiman transmigrasi ( UPT). Pada pemukiman tersebut, setiap kepala keluarga menerima lahan seluas 2 hektar dan dengan bekerjasama dengan PT Perkebunan, lahan tersebut ditanami dengan kelapa sawit yang memanfaatkan dana kredit dengan bank, yang dikelola bersama antara PT Perkebunan dengan Koperasi desa. Selama 3 tahun dana kredit yang dikoordinir oleh PT Perkebunan dan koperasi desa tersebut, digunakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit, mulai dari pengolahan lahan sampai pemeliharaan perkebunan. Selama proses pemeliharaan, setiap orang dewasa di pemukiman tersebut terlibat aktif dengan menjadi buruh harian lepas ( BHL) yang menerima upah mingguan. Sehingga selama menunggu tanaman Kelapa sawit sampai masa panen, setiap keluarga dapat mengcukupi kebutuhan hidupnya dari upah yang diterima.
1. Pendahuluan. Pembangunan nasional sebuah negara berorientasi kepada tujuan nasional yang meliputi berbagai kepentingan diantaranya kepentingan politik, ekonomi, pertahanan dan sosial budaya. Orientasi pembangunan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata dan adil. Kepentingan rakyat selalu ditempatkan pada tempat utama, sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional sebuah negara. Perkembangan politik dunia telah bergeser dari sikap kolonialisme menjadi Kapitalisme, penjajahan atas negara lain sudah bukan menjadi bagian dari orientasi negara, namun negara lebih mengutamakan pembangunan daya saing agar tidak menjadi sasaran penindasan dan bukan ketergantungan terhadap negara lain, yang memiliki kemampuan daya saing yang lebih tinggi. Negara berkembang, sebagian besar merupakan bekas negara jajahan, yang selama menjadi koloni negara maju, tidak pernah diperhatikan dalam arti dibangun sebagaimana membangun sebuah negara, sehingga pada saat negara jajahan menjadi negara merdeka, kondisi negara masih pada kondisi terbelakang. Negara-negara ini sekarang menjadi negara berkembang yang dulunya disebut sebagai negara “dunia ke tiga “ sebuah sebutan negara yang ditinjau dari segala aspek kehidupan berada jauh dibawah kemampuan negara-negara maju. Dengan kondisi seperti itu, maka sebagai negara merdeka, pemerintah mempunyai tugas berat untuk membangun negara, agar dapat meningkatkan kemampuan dan mengejar kesetaraan dengan negara lain yang telah lebih lama dalam pembangunan.
Azas politik Luar Negeri Indonesia, adalah “bebas dan aktif”.Bebas dalam hal iniberarti Indonesia mempunyai keluasaan untuk melakukan hubungan dengan fihak manapun tanpa melihat ideologi ataupun hal lain selama tujuan diplomasi untuk memperoleh keuntungan bagi keberhasilan dan membela kepentingan Nasional.Sementara aktif, dapat diartikan sebagai peran yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan Nasional.
Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, salah satu tujuan nasional Indonesia adalah “….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….”Oleh sebab itu Indonesia sudah seharusnya aktif berperan dalam upaya upaya yang dilakukan oleh Perserikatan bangsa bangsa dalam mencapai ketertiban dunia dan perdamaian.Sehingga tugas yang harus diambil oleh Indonesia adalah menghilangkan faktor-faktor yang dapat memancing terjadinya konflik antar negara dan mencegah terjadinya perang antar negara, antar kawasan dan menjaga kesimbangan semua faktor untuk dapat mewujudkan perdamaian dunia.
Seorang ibu setidaknya mempunyai karakter yang penyabar,penyayang dan lemah lembut terhadap anaknya. Namun tidaklah cukup dengan sabar, sayang dan lemah lembut bila ingin menjadi ibu teladan, paling tidak ibu harus selalu menambah wawasan,tampil sebagai teladan, selalu ikhlas, menjadi istri yang sholehah bermasyarakat dengan baik. Seorang ibu , mengapa perlu selalu manambah wawasan ? Anak disekolahkan mulai dari Taman kanak-kanank sampai perguruan tinggi.
Maka paling tidak pada setiap tingkatan sekolah anak , pemikiran dan cara pandang ibu harus senantiasa dapat mengimbangi perkembangan ilmu dan kejiwaan anak, agar perkembangan anak selalu dapat terkontrol dan ibu tidak ketinggalan jaman.
Latar belakang. Kwarizm adalah sebuah Negara Besar yang memiliki wilayah Iran dan sebagian besar Afganistan, Kwarizm dipimpin oleh Shah Muhammad II. Ibukota Kwarizm adalah Samark land, yang merupakan symbol kekuasaan, kekuatan dan pengaruhnya. Dari kota ini Kwarizm mengembangkan perdagangan sepanjang route yang menghasilkan kekayaan.
Pada tahun 1218, Shah Muhamad II menerima kunjungan utusan yang menyampaikan pesan penting dari Genhis Khan, kaisar wilayah Timur. Utusan tersebut membawa hadiah sebagai bentuk perhatian dan yang lebih penting menyampaikan penawaran untuk membuka kembali jalur perdagangan yang sangat menguntungkan yang menghubungkan China dengan Eropa. Shah pada saat itu mengisyaratkan menyetujui permintaan Genhis Khan dan semenjak Mongol membuat semuanya menjadi lebih terbuka, Shah sebagai kepala Negara setuju menjadikan Mongol sebagai Mitra dagang yang sangat diperhitungkan.
Dunia saat ini telah dikendalikan oleh kemajuan informasi yang sangat pesat dan tidak memberi peluang untuk merahasiakan suatu kejadian maupun aktifitas, yang ingin dan perlu diketahui oleh publik. Setiap langkah manusia tidak terlepas dari pemantauan media yang secara transparant dapat menampilkan sebuah kejadian secara aktual, sebagai bukti bahwa dunia saat ini sudah tanpa batas, setiap kejadian dibelahan dunia lain yang secara geografi terpisah sangat jauh, dapat dilihat oleh seluruh dunia tanpa dapat ditutupi lagi, hanya dalam hitungan detik atau menit. Semua ini karena kemajuan tehnologi informasi yang berkembang sangat pesat.
Penguasaan tehnologi informasi dan penguasan media, saat ini sangat menentukan sebagai kekuatan untuk menguasai opini publik. Kekuatan sebuah informasi yang disebarkan dimedia akan mempengaruhi pendapat publik dan akan melekat dalam benak pribadi publik, dan berkembang menjadi opini publik, apabila informasi yang disebarkan mengandung nilai data yang masuk akal, meskipun bukan suatu kebenaran. Counter atau release atas sebuah pemberitaan sebagai penangkal atas sebuah pemberitaan yang tidak memiliki kekuatan dan tidak didukung dengan data dan fakta lebih baik dan lebih lengkap, akan menjadi bahan ejekan publik. Oleh karenanya, kekuatan counter opini memerlukan berbagai kekuatan pendukung berupa data dan fakta yang akurat agar mampu menggilas opini serta menghapus memori yang sudah berkembang dan mempengaruhi pendapat publik.
Bencana Alam Tsunami, yang menghancurkan Aceh dan sekitarnya, merupakan salah satu bencana besar yang menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur disegala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.Bencana Tsunami sebelumnya pernah terjadi dibeberapa tempat lain di wilayahIndonesia.Rangkaian kejadian bencana yang dialami Indonesiadirasakan sebagai tantangan yang harus dihadapi dan telah menggugah kesadaran mengenai adanya kerentanan dan resiko yang akan ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat, karena Indonesia menyadari bahwa wilayahnya merupakan “ super market bencana alam “. Respon dan metode penanggulangan bencana yang dilakukan saat menghadapi bencana Tsunami tersebut, masih menerapkan pola penangananyang lama, yang ternyatabelum dapat memperoleh hasil yang optimal, sehinga pengerahan kekuatan bantuan pada saat itu berupakan respon aktif yang diluar perencanaan.Namun dari pengkajian atas pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut mulai dapat dilihat bahwa pola yang diterapkan sebelumnya dirasakan sudah tidak memadai.Dirasakan kebutuhan untuk meningkatkan respon yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menanggulangi bencana, sebagai suatu sistem yang mangatur secara integratif semua sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menangani bencana.
Penanganan bencana, ternyata tidak hanya sebatas penanganan pada saat terjadi bencana, namunmeliputi semua aspek yang ada dalam siklus bencana, untuk menyelamatkanjiwa dan harta serta mencegah terjadi dampak lain yang ditimbulkan. Kepedulian pemerintah atas penderitaan rakyat sebagai akibat bencana alam, telah memotivasi untuk menerbitkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Respon pemerintah dalam mengantisipasi adanya kerentanan dan resiko terhadap bencana yang dituangkan dalam rangkaian peraturan terkait dengan bencana dinyatakan sebagai berikut : (1) Penanggulangan bencana merupakan tugas menyeluruh dan proaktif yang dimulai dari penataan aturan dan organisasi, pengurangan resiko bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi (2) Penanggulangan bencana sebagai tugas yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi, dan(3) Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.
Disadari bahwa pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional yang meliputi pemerintah pusat dan daerah belum sempurna sehingga dipandang perlu melakukan kajian untuk melihat sejauhmana kebijakan, strategi dan operasi penanggulangan bencana ini dapat lebih efektif dan efisien.
