MENGEMBANGKAN DOKTRIN MILITER DALAM MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA

MENGEMBANGKAN DOKTRIN MILITER

DALAM MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA

DIHADAPKAN PADA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MILITER

Oleh :  Juanda Sy, M.Si (Han)

         Strategi Pertahanan Negara pada dasarnya disusun untuk menjadi panduan bagi angkatan bersenjata dalam mempersiapkan kemampuannya, agar dapat   mencapai keunggulan dari “pesaing” yang suatu saat akan menjadi musuh dalam perang.  Meskipun analisis menyatakan bahwa kemungkinan adanya invasi atau agresi terhadap negara berdaulat, sangat kecil kemungkinannya, namun mengembangkan strategi militer dalam pertahanan Negara merupakan tugas berlanjut untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata menghadapi kemungkinan ancaman di masa depan. 

         

Didasari oleh pemahaman bahwa  perang telah berevolusi dan telah berkembang sejalan dengan perkembangan politik, Ilmu pengetahuan dan teknologi serta persenjataan militer, Kementrian Pertahanan memper-timbangkan untuk mengembangkan doktrin dan strategi pertahanan dengan  prinsip menyesuaikan dengan kemajuan dan perubahan disegala bidang, sehingga doktrin dan stategi yang disusun tidak hanya diarahkan untuk menghadapi perang yang menggunakan kekerasan dengan menggunakan teknologi persenjataan militer, tetapi juga untuk menghadapi non violent conflick  yang berkembang disegala dimensi, dengan mengembangkan konsep pertahanan semesta.                     

         

Berbagai pengalaman yang pernah dihadapi oleh Militer Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua kemungkinan pelibatan militer dalam Operasi Militer Perang dan Operasi Militer selain Perang telah dilaksanakan, mulai dari perang kemerdekaan, konfrontasi dengan Malaysia, Perebutan Irian jaya, mengatasi beberapa pemberontakan, mengatasi separatis bersenjata, pemberantasan teror, perebutan Timor-Timur, berbagai tugas kemanusiaan dan tugas internasional sebagai pasukan perdamaian.  

         

Dari pengalaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tugas militer yang pernah dselenggarakan dapat dirinci  (1) Perang, menghadapi agresi militer Belanda ke wilayah Indonesia pada Agresi I dan II, konfrontasi dengan Malaysia dan perebutan Irian Barat (2) Operasi/pertempuran, menghadapi pemberontakan bersenjata yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis di Madiun tahun 1948 dan pada peristiwa G 30 S PKI; mengatasi separatis bersenjata diantaranya Permesta, PRRI, DI-TII (3)  Mengatasi konflik komunal seperti yang terjadi di Maluku, Kalimantan dan Poso (4) penanggulangan teror seperti pembebasan sandera pada pembajakan pesawat di Don Muang, memberantas terror Warman di Lampung, (5) Melaksanakan tugas kemanusiaan dalam penanggulangan akibat bencana alam seperti yang dilaksanakan di Maumere, Aceh, Padang dalam kasus Tsunami serta di jawa tengah dan Yogjakarta pada kasus letusan Gunung berapi dan (6)  Melakukan tugas sebagai pasukan perdamaian.  Setiap bentuk operasi yang diselenggarakan Militer, memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaan operasi membutuhkan doktrin yang berbeda, karena untuk mengatasi  setiap jenis dan macam ancaman dibutuhkan penerapan metode dan tehnik yang khas.

TRIANGLE ; EKONOMI, KESEJAHTERAAN DAN MILITER

Oleh : Juanda. Sy, M.Si (Han)

1.    Pendahuluan.     Tujuan pembentukan sebuah Negara selain menjaga dan memper-tahankan kedaulatan negara, diantaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dan Investasi pertama yang ditanamkan negara adalah bagi kesiapsiagaan militer demi pertahanan negara.   Kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan kemampuan finansial rakyat yaitu adanya penghasilan yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga secara layak, yang diharapkan dapat meningkat dari waktu kewaktu dan pemerintah dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, agar tetap terjangkau oleh kemampuan finansial rakyat. 

Untuk dapat memberi peluang kepada rakyat agar dapat memperoleh penghasilan, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga setiap waktu pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru, yang dapat menampung tenaga kerja secara optimal, baik tenaga kerja yang tidak terlatih maupun tenaga kerja yang terlatih serta tenaga kerja terdidik.   Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan mewujudkan kestabilan harga kebutuhan pokok rakyat, agar penghasilan rakyat dapat dinikmati secara layak dan tidak tertekan karena kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.   Pandangan ini sejalan dengan pemerintah dimana Presiden pernah menyampaikan amanatnya pada saat kunjungan ke Jawa Timur, bahwa perekonomian Indonesia tidak akan dilepaskan menganut sistem kapitalis murni, pemerintah tetap akan ikut campur mengendalikan harga pasar. 

Kestabilan harga bahan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh kemampuan rakyat, memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menabung dan tabungan rakyat ini akan bermanfaat bagi negara dalam mengendalikan pergerakan modal pembangunan.  Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus memperjuangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga dan mengendalikan kestabilan ekonomi.  

Pembinaan kemampuan Pertahanan

 Lanjutan 1....

SISTEM PERTAHANAN NEGARA

WAJIB DIPERSIAPKAN OLEH NEGARA

3. Evolusi Strategi perang.

3.1. Pendapat publik terhadap sistem pertahanan semesesta. Sudah saatnya perang semesta dipersepsikan sebagai bentuk peperangan yang meskipun pada level kebijakan tidak terjadi benturan dengan menggunakan kekuatan militer, namun perang dikemas mulai propaganda dan perang ekonomi, dengan melakukan penyusupan, mempengaruhi dan mengendalikan aktor-aktor negara secara terencana dan konstitusional, menyusun langkah-langkah halus dan terus menerus merongrong ketahanan negara disegala bidang kehidupan untuk melemahkan semua elemen kekuatan negara secara perlahan tetapi pasti, mulai dari Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kesiapsiagaan kekuatan tetap berlangsung sebagai langkah terakhir setelah negara sasaran lumpuh dan tidak memiliki semangat untuk melawan. 

Sebuah contoh nyata, bagaimana Indonesia telah menjadi negara sasaran, yaitu pujian tentang Indonesia sebagai negara Demokrasi terbesar nomor 3 didunia, yang dinyatakan sebagai paling demokratis, karena telah berani menerapkan pemilu presiden, Parlemen dan pilkada langsung. Namun apabila mau menelisik lebih jauh kemana arah yang menjadi sasaran pujian tersebut, sebenarnya sangat jelas yaitu “menguras kekayaan Negara dengan pemborosan biaya Pemilu”. Beberapa kali Menteri dalam Negeri menyatakan bahwa biaya pemilu yang dikeluarkan oleh calon Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai biaya kampanye dan lain-lain tidak cukup hanya dengan 10 Milyar, tetapi dapat mencapai ratusan milyard. Setelah sang calon terpilih menjadi pejabat negara sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota termasuk anggota DPR, dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang menimpa para Gubernur, Bupati dan Walikota, setelah menyelesaikan atau masih dalam masa jabatannya. Keadaan ini jelas terarah pada penghancuran struktur dan kultur politik Indonesia. Belum lagi bila dihitung dengan biaya kebutuhan logistik pemilu, yang harus dikeluarkan dari APBD dan APBN, yang jelas-jelas merusak kemampuan ekonomi negara. Sementara masih banyak rakyat yang sangat membutuhkan perhatian, karena mereka masih miskin dan menghadapi kesulitan hidup sehari-hari, tetapi belum dapat ditangani secara baik karena anggaran yang tersedia telah diboroskan untuk kepentingan politik. 

Contoh lain, tentang penerapan sistem perdagangan bebas, konsep ini telah dikaji secara matang oleh negara- negara maju, yang ingin merebut pasar dunia. Mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang dalam menyusun program peningkatan perekonomian, mereka berfikir apabila tidak segera dilakukan langkah strategis, akan kehilangan pasar. Memanfaatkan kelemahan negara berkembang, memaksakan konsep perdagangan bebas, untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, berpenduduk padat dan masih dalam pengelolaan perekonomian negara, sebagai pasar bagi negara-negara maju. Penerapan sistem perdagangan bebas ini, bila tidak segera disikapi dengan peningkatan daya saing yang efektif, akan memperburuk posisi Indonesia dalam upaya mengembangkan perekonomian negara dan pada akhirnya rakyat yang akan menjadi korban. Situasi ini mengakibatkan pemerintah sulit menyediakan dana cukup untuk menyusun sistem pelayanan yang baik bagi rakyat, yang mengakibatkan rakyat merasa diabaikan dan akan memunculkan sikap menentang kepada pemerintah serta melunturkan loyalitas rakyat kepada negara, yang implikasinya akan menjadi pekerjaan komunitas keamanan negara, termasuk Tentara.

Apabila melihat beberapa kebijakan publik, dan mendalami beberapa pasal yang tertuang dalam undang-undang , akan menemukan indikasi yang kuat yang lain, bahwa bentuk perang dengan menerapkan pola economic warfare dan propaganda telah diterapkan oleh kekuatan dari luar negara, baik oleh aktor negara maupun non negara memanfaatkan kelemahan mental dan moral aktor penentu kebijakan, sebagai suatu bukti bahwa “perang tidak hanya cukup dengan pengerahan kekuatan dan kekerasan, tetapi melakukan dengan berbagai cara yang mendukung agar perang dapat dimenangkan sampai musuh mau mengikuti kemauan pemenang, termasuk dengan menggunakan strategi pembusukan dari dalam, menciptakan konflik dalam negeri, kekacauan politik dan melemahkan ekonomi negara sasaran” Benoit Durieux (2001,254).

Pembinaan kemampuan pertahanan

naskah ke -1  dari 3 naskah dalam satu judul

 

SISTEM PERTAHANAN NEGARA

WAJIB DIPERSIAPKAN OLEH NEGARA

Oleh : Juanda Syaifuddin, M.Si (Han)

1. Pendahuluan.   Tahun 1998 tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia yang akan selalu diingat, karena  prestasi ekonomi yang telah dicapai selama dua dekade musnah, sekaligus menenggelamkan semua harapan dan bayangan indah, dalam menyongsong millenium baru.  Krisis semenjak tahun 1997 berkembang semakin buruk dalam waktu singkat dan dampak krisis dirasakan secara nyata oleh masyarakat serta dunia usaha.   Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan sejak Oktober 1997, namun tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah,   krisis ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara yang  berkembang menjadi krisis multidimensi dan melumpuhkan nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, yang berujung pada  berakhirnya  pemerintahan  Presiden Soeharto.    Bantuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia, dilakukan oleh IMF dan selama kerjasama berlangsung, semua sistem perekonomian Indonesia diatur dan dikendalikan  serta harus mengikuti kebijakan mereka.  Dibalik bantuan tersebut disinyalir IMF mengemban agenda yang dirancang oleh negara donor, secara terselubung menanamkan pengaruhnya secara berakar untuk mengendalikan perekonomian di Indonesia.  

Pada dasarnya  setiap negara berusaha untuk lebih unggul dari negara yang lain dan untuk mencapainya bersedia melakukan apapun, bahkan sampai menyusupkan aktor  ahli  kedalam sistem negara saingannya.  Oleh karenanya, di jaman yang serba modern saat sekarang, pengelola negara wajib mewaspadai adanya musuh/pesaing dan selalu berusaha mencari untuk menemukan siapa musuh/pesaing yang sebenarnya, karena    para aktor ahli yang menyusup, dapat berfikir secara berbeda dengan menampakkan sikap damai dan membantu  namun secara tersembunyi telah menentukan sasaran dan mampu mengelola  konflik.    Menghindari konflik yang tidak menguntungkan dan menghadapi konflik yang tidak dapat dihindari dengan menerapkan manuver yang sulit dilacak agar tetap dapat  mempertahankan citra yang baik.