permasalahan TKI

Memahami Masalah Tenaga Kerja Indonesia

Diskusi tentang Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) tidak akan pernah berhenti selama sebagian warga negara Indonesia menganggap bahwa menjadi TKI masih menjadi pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masih menjadi lahan usaha dan industri yang menghasilkan banyak keuntungan bagi pengerah jasa tenaga kerja. Berita seputar TKI bermasalah di luar negeri terus meningkat, dan otomatis menambah beban permasalahan ketenagakerjaan Indonesia. Para TKI yang mencoba memperoleh rezeki di beberapa negara, namun tak jarang yang menerima perlakuan tidak adil, baik dari pihak majikan, penyalur/ Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pemerintah tempat mereka bekerja, ataupun pemerintah kita sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab meningkatnya arus TKI ke luar negeri yang dalam pandangan beberapa kalangan dianggap kurang menguntungkan nama baik negeri ini.

1. Sebagai akibat dari lemahnya sektor industri yang tidak mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja, menyebabkan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, termasuk adanya pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya perusahaan-perusahaan besar sebagai imbas dari krisis moneter lalu, menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi, ternyata belum dapat berpengaruh langsung terhadap perkembangan sektor riil mengakibatkan semakin lebarnya jurang antara yang miskin dan kaya. Selain itu secara tidak disadari perekonomian Indonesia mulai mengarah kepada sistem kapitalisme, yang tidak mengenal belas kasihan dalam persaingan bisnis dan hanya mementingkan kelompok masing-masing, tanpa mempedulikan kondisi masyarakat dilingkungannya.

Millenium Development Goals

"We will have time to reach the Millennium Development Goals – worldwide and in most, or even all, individual countries – but only if we break with business as usual.

We cannot win overnight. Success will require sustained action across the entire decade between now and the deadline. It takes time to train the teachers, nurses and engineers; to build the roads, schools and hospitals; to grow the small and large businesses able to create the jobs and income needed. So we must start now. And we must more than double global development assistance over the next few years. Nothing less will help to achieve the Goals."

United Nations Secretary-General

Kofi A. Annan

Berbicara mengenai MDG (Millennium Development Goals ) dan kamapanye tentang konsep pengembangan untuk mencapai tujuan bersama, bagi mereka yang bergerak di bidang pemerintahan atau pembangunan, terminologi MDG mungkin sudah cukup faham, tetapi secara umum, bagi masyarakat luas, pemahaman tentang MDG masih minim, sehingga penyampaian serba terbatas / informasi sekilas mengenai MDG, mungkin akan cukup berarti bagi sebagian orang, agar mereka dapat mencoba menempatkan diri pada posisi yang benar dalam mendukung program ini.

MDG dicetuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, dalam konferensi tersebut dihadiri oleh 189 kepala pemerintahan negara-negara anggota PBB dan menyepakati Deklarasi Milenium. Para pemimpin tersebut berkomitmen untuk mengadopsi Millenium Development Goals (MDG) yang terdiri dari delapan tujuan beserta dengan seperangkat indikator dan target-targetnya.

SEJARAH NAMA INDONESIA

Pada zaman purba, kepulauan tanah air disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut tanah air kita Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan adalah benzoe, berasal dari bahasa Arab luban jawi (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatra. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "Jawa" oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatra), Sholibis (Sulawesi), Sundah (Sunda), semua pulau itu dikenal sebagai kulluh Jawi (semuanya Jawa).

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah "Hindia". Semenanjung Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang". Sedangkan tanah air memperoleh nama "Kepulauan Hindia" (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau "Hindia Timur" (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).

Pada jaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.

Sengketa tanah

Beberapa masalah yang (kemungkinan) menjadi akar sengketa tanah

Tanah, bagi sebagian besar rakyat Indonesia menjadi asset yang sangat penting dan mutlak, sengketa tanah dan bangunan tidak hanya terjadi antar institusi, atara institusi dengan rakyat, tetapi juga terjadi antara institusi dengan mantan awak institusi itu sendiri. Berbagai kasus yang pernah terjadi dan menjadi berita utama di media dan menjadi agenda pembahasan di parlemen, namun kasus sengketa tanah masih terus terjadi, dengan berbagai variasi permasalahan sebagai penyebabnya. 

Instansi militer, bila dipelajari lebih mendalam, sebenarnya menjadi salah satu simpul pembangunan dan simpul pengembangan perekonomian suatu wilayah. Sebelum sebuah wilayah menjadi berkembang, instansi militer biasanya dibangun diluar wilayah perkotaan, dengan berbagai pertimbangan. Karena penghuni intansi ini memiliki penghasilan tetap dan perlu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka disekitar kawasan instansi ini akan berkembang usaha yang dikelola oleh masyarakat, untuk menyediakan kebutuhan penghuni instansi. Secara kasar bila dihitung sebuah Batalyon Infanteri, dengan jumlah prajurit 700 orang, dan bila dihitung rata-rata perorang prajurit berpenghasilan Rp.3000.000,- perbulan, maka setiap bulan akan beredar uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah) yang dibelanjakan oleh prajurit dan keluarganya. Peredaran uang inilah yang memancing tumbuhnya berbagai usaha disekitar asrama militer, sehingga semakin hari kawasan ini akan menjadi kawasan perekonomian sebuah wilayah, yang mengubah dislokasi yang semula berada diluar keramaian kota, dalam waktu tertentu asrama militer ini akan berada ditengah kota, keadaan ini berlaku bagi mayoritas pangkalan militer, termasuk keberadaan Dislitbang Angkatan Darat di Kebumen.