Lingkaran Demokrasi, Elektabilitas, Korupsi dan feodalisme di Indonesia

Lingkaran

Demokrasi,

Elektabilitas,

Korupsi

dan feodalisme

 di Indonesia

Created by Juanda Sy.,M.Si (Han)

Hampir sepanjang tahun, berita tentang proses penangkapan,pengusutan, penyidikan, persidangan terhadap pelaku kasus korupsi hampir selalu menghiasi halaman muka media cetak , dikuman-dangkan media elektronik, baik melalui radio atau televisi.   Pemberitaan seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan berpengaruh kepada Partai politik, karena munculnya kader partai yang dipublikasi melalui media masa sebagai tersangka korupsi, membuat isu negatif bagi partai dan berpengaruh terhadap keberpihakan rakyat kepada partai.

   

Beberapa aktor partai menilai bahwa pemberitaan media tidak proposional dan dianggap memojokkan partai tertentu, karena menganggap bahwa hanya kader partai “mereka “saja yang dipublikasikan, sedangkan kader partai lain yang juga melakukan hal serupa kurang mendapat perhatian dan terhindar atau sengaja tidak dipublikasikan.

PERTAHANAN SIPIL DI INDONESIA

PERTAHANAN SIPIL DI INDONESIA

PERKEMBANGAN  DAN HARAPAN DIMASA DEPAN

    Civil defence atau pertahanan sipil,  telah diterapkan di sebagian besar negara berdaulat, keberadaan dan perannya sangat menonjol dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat, terutama diarahkan kepada upaya mengatasi dan membantu korban bencana dan keadaan darurat sebagai bentuk bantuan kemanusiaan.   Konsep awal yang digunakan oleh negara-negara tersebut adalah melindungi masyarakat sipil dari bencana perang dimana kemungkinan timbul korban sipil dalam jumlah besar.    Setelah berakhirnya perang dingin, pertahanan sipil (hansip) memiliki tujuan yang lebih luas dan terfokus untuk menghadapi keadaan darurat dan bencana secara umum, sehingga konsep operasi kekuatan hansip berkembang  dengan menyelenggarakan program dalam kegiatan menejemen krisis, menejemen darurat, kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat, rencana menghadapi kontijensi, pelayanan kedaruratan dan perlindungan rakyat yang diarahkan kepada kegiatan penyelamatan hidup, meminimalkan kerusakan/kehancuran terhadap properti dan mengelola kesinambungan produksi industri pada saat terjadi serangan musuh ( dalam situasi perang).    

MENGATASI KONFLIK VERTICAL

MENATA ULANG PRIORITAS PEMBANGUNAN

MENGHADAPI PERMASALAHAN KONFLIK VERTIKAL

      Permasalahan konflik vertical dalam bentuk gerakan separatis, unjuk rasa dan sikap sinis terhadap pemerintah pusat, sebagian besar dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat/sekelompok masyarakat dibeberapa wilayah yang merasa bahwa pelayanan public dan prioritas pembangunan tidak diterapkan diwilayahnya sehingga masyarakat merasa sebagai anak tiri dinegerinya.   Sikap masyarakat seperti ini tidak dapat dibenarkan 100%, karena tidak semua permasalahan “kegagalan/keterlambatan “pembangunan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi dengan system pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia saat sekarang, kegagalan/keterlambatan pembangunan juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, karena sebagian tugas pemerintah pusat telah didelegasikan kepada daerah otonom.   Namun demikian tindakan masyarakat tersebut juga tidak dapat disalahkan 100%, karena anggaran dan perencanaan pembangunan, sebagian masih berada ditanggan pemerintah pusat, meskipun bidang-bidang pembangunan tersebut telah diotonomikan dan dengan pola ini justru mengundang terjadinya manipulasi serta rawan terjadinya kasus korupsi yang menjadi penyebab sasaran dan tujuan pembangunan menjadi terhambat / terganggu.

WAWASAN KEBANGSAAN dan NASIONALISME

PENERAPAN EMPAT PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA
UNTUK MEWUJUDKAN WAWASAN KEBANGSAAN  DAN NASIONALISME
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MASIH MENGHADAPI TANTANGAN

Oleh : Kol. Inf Juanda Sy, M.Si (Han)

1.      Pendahuluan.   Pancasila merupakan landasan yang menjiwai perumusan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945.  Penerapannya dalam kehidupan bangsa Indonesia, diharapkan menjadi wujud dari nilai-nilai kesatuan dan persatuan, kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi pedoman dalam pola sikap, pola pikir dan pola tindak setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.    Pada kenyataannya belum semua warga negara dapat mene-rapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berfikir, bersikap dan bertindak,   bahkan tidak jarang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

          Pembentukan Negara Indonesia oleh para pendahulu, menempatkan dua visi yang saling berkaitan yaitu visi pertama adalah integrasi, yang dituangkan dalam lambang negara yaitu bhineka tunggal ika, yang menghendaki agar dalam pengelolaan negara, tetap memelihara identitas dan warisan kultural etnik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Hal ini juga secara eksplisit dituangkan pada pasal 18, 32 dan pasal 36 Undang-undang Dasar 1945.   Visi kedua adalah Asimilasi, sebagai bentuk menyatunya setiap individu warga negara dengan etnis yang berbeda-beda, kedalam satu bangsa Indonesia yang didukung oleh deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928 dan juga dituangkan pada pasal 1 dan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945.

          Nasionalisme menurut Bung Karno[1] adalah "kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa adalah bagian dari suatu bangsa yang besar, yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya, dan setiap anggota bangsa perlu menyadari bahwa harus mempunyai rasa tanggungjawab sebagai satu bangsa yang merdeka dan berdaulat, harus sadar bahwa mereka memiliki harga diri, martabat, kedudukan, tanggungjawab atas masa depan bangsa.   Setiap saat dia juga siap membela kepentingan bangsa dan negaranya, serta siap pula berkorban demi kelangsungan hidup, keutuhan dan kebesaran bangsanya".

          Dalam era globalisasi, nasionalisme di Indonesia menghadapi tantangan yang berada diantara kekuatan Globalisasi yang dipenuhi dengan logika dan asumsi universal dengan kekuatan etno nasionalisme, namun bagi Indonesia tantangan tersebut bukan menjadi penghalang karena kekuatan Indonesia terletak pada landasan sejarah terbentuknya negara, yang menjadi perekat sebagai ingatan peristiwa simbolik dan rasa senasib dalam ikatan geopolitik yang satu.  Namun demikian, akankah komitmen ini dapat dipertahankan, bila tantangan dan permasalahan dalam perwujudan wawasan kebangsaan dan nasionalisme belum dapat diselesaikan oleh bangsa Indonesia ?

MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA

TUGAS BERSAMA DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA

Dalam mencapai tujuan organisasi, trend yang berkembang, masing-masing menetapkan visi dan sekaligus misi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dalam pemahaman beberapa fihak menyatakan bahwa organisasi ada karena ada misi, sehingga visi menjadi hak prerogatif pimpinan organisasi, sebagai sebuah"mimpi" yang menjadi dorongan motivasi agar misi organisasi dapat dicapai. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, pada akhirnya untuk dapat mengelola organisasi, dibutuhkan pembinaan yang terarah dan akuntabel, sehingga setiap langkah pembinaan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat memenuhi azas efetif dan efisien, yang menggambarkan bahwa sebuah tugas dilaksanakan harus mencapai sasaran yang ditetapkan dan dengan biaya yang wajar dan tidak berlebihan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya menjadi suatu aspek penting yang dapat mempengaruhi budaya organisasi baik secara langsung atau tidak langsung.  Sebagian besar organisasi tidak dapat menghindari pengaruh budaya lingkungan, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi , sehingga organisasi yang harus menyesuaikan.   Meskipun demikian, ada juga organisasi dengan budaya yang sangat kuat, sehingga dapat berperan dan berpengaruh terhadap lingkungannya, meskipun tidak mempengaruhi secara mendasar terhadap budaya setempat.   Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah pula diadopsi oleh militer dan menghasilkan perkembangan persenjataan sehingga berakibat terhadap doktrin peperangan yang berlaku di dunia militer.

Komunitas Keamanan dalam Hubungan Sipil- Militer

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI DALAM PERAN DAN MISI

KOMUNITAS KEAMANAN

DALAM PENERAPAN HUBUNGAN SIPIL-MILITER

Dalam setiap negara memiliki kekuatan yang secara internasional disebut sebagai komunitas keamanan yaitu militer, polisi dan intelijen. Apa peran utama dan misi Komunitas keamanan saat ini? Bagaimana agar tugas, peran dan fungsinya dapat terselenggara secara efektif dan efisien ?

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar keamanan nasional, terdapat 6 tugas komunitas keamanan yaitu : 1) bersiap untuk melaksanakan perang dalam menghadapi musuh eksternal; 2) bersiap untuk melaksanakan operasi untuk menghadapi separatisme atau pemberontakan; 3) bersiap melawan terorisme global; 4) bersiap dalam memerangi kejahatan; 5) bersiap memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan, serta 6) menyiapkan, melaksanakan dan mendukung tugas operasi perdamaian.

Para pakar menilai bahwa meskipun ada beberapa kasus dimana efektivitas dalam melaksanakan peran dan misi dapat dievaluasi, namun para pakar percaya bahwa efektivitas yang terbaik umumnya ditentukan oleh baik atau tidaknya negara mengatur dan menetapkan peran dan misi komunitas keamanan dalam melaksanakan salah satu atau semua dari enam peran yang disampaikan diatas.