STRATEGI MILITER NASIONAL DAN DOKTRIN MILITER SEBAGAI WILAYAH OTONOMI TNI

Disusun untuk Negara oleh Juanda Sy., M.Si (Han), 

1.         Pendahuluan.  Indonesia sebagai Negara berkembang, dalam menyusun kebijakan Negara, cenderung  belajar dari Negara-negara yang telah mapan dan Negara maju, karena beranggapan bahwa Negara- Negara tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup luas dan telah melalui berbagai tahapan, sehingga piranti lunak dan organisasi Negara yang disusun dapat menjangkau semua tugas dan kewajiban Negara.   Secara khusus dalam bidang keamanan Nasional dan pertahanan Negara, Indonesia juga mengadopsi konsep yang diterapkan Negara maju, meskipun tidak secara utuh, karena Indonesia sampai saat sekarang menjadi salah satu dari sedikit Negara yang belum menerapkan system Keamanan Nasional.  Perkembangan hubungan Internasional, telah mengubah pola hubungan antar Negara yang saling menghormati dan mendukung upaya bersama untuk mencapai perdamaian dunia.   Meskipun pada kenyataannya, masih terjadi pemaksaan kehendak terhadap sebuah Negara untuk mengikuti sebuah system yang sudah diterapkan oleh banyak Negara yaitu demokrasi.   Pola pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh sebuah Negara atau suatu aliansi, hampir selalu diawali dengan tanpa kekerasan, mulai dari embargo, larangan terbang dan propaganda, yang diarahkan untuk melemahkan dari dalam Negara sasaran.     Kesadaran mengenai hal ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia, agar semua pemangku kepentingan dapat mendeteksi lebih awal adanya indikasi yang mengarah kepada kemungkinan usaha-usaha fihak lain untuk melemahkan Negara.

Hubungan sipil militer era demokrasi

Faktor penting dalam Hubungan sipil militer kontemporer 

Pada artikel terdahulu sudah disampaikan bahwa dalam mendukung konsep Keamanan Nasional pada era demokrasi membutuhkan sinergi antara 3 komunitas keamanan dalam pelaksanaan peran dan tugas keamanan, yaitu militer, polisi dan intelijen. Dalam artikel ini akan dicoba untuk menjelaskan secara konseptual dari hasil pengamatan, pengalaman dan berbagai literatur searah dengan program yang dikembangkan oleh pusat hubungan sipil-militer (centre for civil-military relations) global tentang bagaimana mengontrol hubungan tiga komunitas keamanan dalam melaksanakan tugas di enam peran dan misi yang berbeda pada era demokrasi.

civil military relations

HUBUNGAN SIPIL MILITER

(CIVIL MILITARY RELATIONS)

Hubungan sipil militer, merupakan istilah politik yang telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Sebelumnya pengetahuan dan teori tentang hubungan sipil militer hanya dipelajari dan dikembangkan di negara liberal dan negara- demokrasi yang relatif sudah maju dan politik sudah demikian mantabnya, sehingga pengertian hubungan sipil militer diartikan sebagai bentuk implemanetasi supremasi sipil. Pandangan dan pemikiran tentang hubungan sipil dan militer, tidak hanya berkembang di Indonesia namun secara global dibicarakan oleh pakar-pakar politik dan militer yang mengaitkannya dengan proses demokratisasi dan dampak yang diakibatkan oleh proses tersebut. Dibeberapa perguruan universitas terkemuka, Hubungan sipil militer menjadi sebuah cabang/jurusan kuliah tersendiri yang diwadahi dalam central of civil military relationship