Permasalahan Negara Berkembang

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

NEGARA BERKEMBANG

Oleh : Juanda. Sy

1. Pendahuluan. Pembangunan nasional sebuah negara berorientasi kepada tujuan nasional yang meliputi berbagai kepentingan diantaranya kepentingan politik, ekonomi, pertahanan dan sosial budaya. Orientasi pembangunan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata dan adil. Kepentingan rakyat selalu ditempatkan pada tempat utama, sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional sebuah negara. Perkembangan politik dunia telah bergeser dari sikap kolonialisme menjadi Kapitalisme, penjajahan atas negara lain sudah bukan menjadi bagian dari orientasi negara, namun negara lebih mengutamakan pembangunan daya saing agar tidak menjadi sasaran penindasan dan bukan ketergantungan terhadap negara lain, yang memiliki kemampuan daya saing yang lebih tinggi. Negara berkembang, sebagian besar merupakan bekas negara jajahan, yang selama menjadi koloni negara maju, tidak pernah diperhatikan dalam arti dibangun sebagaimana membangun sebuah negara, sehingga pada saat negara jajahan menjadi negara merdeka, kondisi negara masih pada kondisi terbelakang. Negara-negara ini sekarang menjadi negara berkembang yang dulunya disebut sebagai negara “dunia ke tiga “ sebuah sebutan negara yang ditinjau dari segala aspek kehidupan berada jauh dibawah kemampuan negara-negara maju. Dengan kondisi seperti itu, maka sebagai negara merdeka, pemerintah mempunyai tugas berat untuk membangun negara, agar dapat meningkatkan kemampuan dan mengejar kesetaraan dengan negara lain yang telah lebih lama dalam pembangunan.

2. Karakteristik negara berkembang. Dari beberapa pendapat dan penilaian para ahli dan tulisan-tulisan tentang negara, diperoleh keterangan sebagai dasar mengenai karakteristik atau ciri-ciri negara berkembang yaitu :

a. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tinggi. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang umumnya lebih tinggi dua hingga empat kali lipat dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan budaya di negara berkembang yang berbeda dengan di negara maju. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak masalah di masa depan yang berkaitan dengan makanan, rumah, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya.

b. Tingkat Pengangguran Tinggi. Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tinggi. Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia, tingkat pertumbuhan keduanya yang tidak seimbang dari waktu ke waktu.

c. Tingkat Produktivitas Rendah. Jumlah faktor produksi yang terbatas yang tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja, mengakibatkan lemahnya daya beli sehingga sektor usaha mengalami kesulitan untuk meningkatkan produksinya.

d. Kualitas Hidup Rendah. Akibat rendahnya tingkat penghasilan, masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dll. Banyak yang kekurangan gizi, tidak bisa baca tulis, rentan terkena penyakit, dan lain sebagainya.

e. Ketergantungan Pada Sektor Pertanian / Primer. Umumnya masyakat adalah bermata pencaharian petani dengan ketergantungan yang tinggi akan hasil sektor pertanian. Sedangkan dalam banyak kasus, proteksi atas hasil kerja para petani bukan menjadi perhatian pemerintah. Sehingga sebaik apapun hasil pertanian, petani tetap miskin, karena menejemen pemerintah tidak jelas dalam menangani pertanian tradisional.

f. Pasar & Informasi Tidak Sempurna. Kondisi perekonomian negara berkembang kurang berkompetisi sehingga masih dikuasai oleh usaha monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Informasi di pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja

g. Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi. Perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan penduduk non angkatan kerja di negara sedang berkembang nilainya berbeda dengan dengan di negara maju. Dengan demikian di negara maju penduduk yang berada dalam usia nonproduktif lebih banyak bergantung pada yang masuk angkatan kerja.

h. Kerentanan dan ketergantungan yang tinggi terhadap Perekonomian Eksternal. Negara berkembang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada perekonomian luar negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang tidak menentu.

2. Identifikasi Masalah.

Tingkat pendidikan dan budaya di negara berkembang yang berbeda dengan di negara maju, dengan pendidikan yang relatif rendah, rakyat belum banyak berfikir akan resiko dan pengaruh atas banyaknya anak. Kondisi ini mengakibatkan pertambahan penduduk di negara berkembang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Rakyat di negara berkembang belum menyadari akibat yang akan ditimbulkan di masa depan yang berkaitan dengan kebutuhan dan penyediaan makanan, perumahan, lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan masalah lainnya.

Sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan rendahnya pendidikan di negara berkembang, menyebabkan kesulitan bagi pemerintah menyediakan lapangan kerja, sementara angkatan kerja penduduk besar, hal ini mengakibatkan tingkat Pengangguran Tinggi. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tinggi karena Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia dan perbandingan peningkatan tenaga kerja dan lapangan kerja semakin hari semakin besar.

Dengan banyaknya pengangguran, mengakibatkan pendapatan masyarakat menjadi rendah dan berpengaruh pada kemampuan keuangan masyarakat. Rendahnya kemampuan keuangan masyarakat menyebabkan lemahnya daya beli rakyat pada sumber daya produksi, sehingga sumber daya produksi sulit berkembang. Karena daya beli masyrarakat yang lemah, masyarakat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yaitu penyediaan makan yang memicu terjadinya penurunan kondisi kesehatan masyarakat, rendahnya gizi, termasuk tidak mampu memberikan pendidikan dan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan kesehatan. Akumulasi dari situasi ini menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat yaitu berkembangnya penyakit, banyak masyarakat kekurangan gizi, banyak buta huruf dan akhirnya terjadi kemerosotan mutu sumber daya manusia.

Negara berkembang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada perekonomian luar negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang tidak menentu. Kondisi perekonomian negara berkembang kurang berkompetitif sehingga masih dikuasai oleh usaha monopoli yang dikuasai oleh aktor aktor yang memiliki modal besar, sementara informasi di pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja, demi kepentingan sefihak para konglomerat dan pengendali modal.

Angkatan kerja yang ada belum miliki kualitas yang dibutuhkan karena pendidikan yang relatif rendah. Pemerintah belum mengembangkan industri yang padat pekerja yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tetapi membutuhkan ketrampilan yang baik, meskipun pendidikan tidak terlalu tinggi, sehingga pengusaha dan pemerintah memperoleh tenaga trampil, dengan upah yang relatif rendah. Bila industri membutuhkan tenaga kerja terdidik, masih memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan tenaga kerja melalui pendidikan khusus agar siap pakai.

Kebanyakan negara berkembang belum berhasil melepaskan negaranya dari berbagai permasalahan, pengangguran belum tertangani, lapangan pekerjaan tidak dapat disediakan secara masal, kemiskinan semakin bertambah, fasilitas kesehatan tidak terjangkau rakyat, fasilitas pendidikan belum optimal melakukan tugasnya dan masih belum terjangkau , banyak rakyat yang menderita penyakit yang tidak tertangani dengan baik, banyak anak-anak kekurangan gizi dan dijalanan masih banyak rakyat berkeliaran menjadi pengemis, pengamen dan anak jalanan.

Namun beberapa negara telah berhasil mengentaskan negaranya dari permasalahan yang melanda rakyatnya dan telah memperoleh hasil bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, karena negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi rakyat, dengan kata lain negara menerapkan kebijakan yang unggul.) Beberapa negara yang berhasil dengan penerapan kebijakan yang unggul antara lain Thailand, Russia, Korea dan hongkong.

Negara lain dalam menyusun kebijakan hanya dilakukan oleh beberapa kelompok elit dan hanya sekedar melanjutkan apa yang sudah ada, bahkan hanya untuk kepentingan kelompoknya, mengakibatkan kebijakan yang diterapkan hanya seadanya, tidak berhasil memberdayakan potensi yang dimiliki negara, karena negara berfikir bahwa apa yang rencanakan merupakan yang terbaik, negara selalu menganggap bahwa hanya mereka yang paling benar.

Pada negara berkembang, dimana perkembangan penduduk sangat pesat, kebutuhan utama dan kepentingan utama negara adalah memberi makan rakyat. Untuk dapat memperoleh makan, rakyat harus bekerja, untuk dapat bekerja rakyat harus terampil, untuk terampil harus dilatih. Namun tidak cukup , negara harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

4. Kebijakan Strategic. Dari fenomena yang berkembang disetiap negara-negara berkembang, terdapat satu permasalahan yang menjadi inti permasalahan, yaitu bagaimana pemerintah menghilangkan pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Bila dipelajari dari karakteristik negara-negara berkembang, perkembangan penduduk yang relatif tinggi, mengakibatkan angkatan kerja yang tinggi pula. Bila dalam sebuah keluarga yang kepala keluarganya tidak bekerja, sementara ada anggota keluarga yang pada usia produktif sebagai tenaga kerja juga menganggur, maka keluarga tersebut akan sulit menyediakan makan, sulit memperoleh pelayanan kesehatan, anak-anak usia sekolah tidak mampu dibiayai dan bahkan mereka akan menyerbu jalanan, untuk memperoleh makan. Kondisi seperti ini memunculkan kelompok masyarakat miskin. Sebaliknya, bila sumber daya manusia pada usia kerja, semua bekerja, maka situasi yang digambarkan diatas tidak akan terjadi. Dengan demikian issu sentral dalam negara berkembang adalah pengangguran dan masalah inilah yang menjadi prioritas untuk di selesaikan oleh pemerintah negara-negara berkembang.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari 2 nilai luhur, yaitu cerdas, sederhana yang dapat difahami sebagai cara untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi dan bijaksana, yaitu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Namun sebuah kebijakan juga harus memiliki karakter, yaitu memberi harapan, dalam arti tidak hanya kepentingan negara yang menjadi perhatian, justru kepentingan publik yang diutamakan, memberi harapan kepada seluruh rakyat bahwa mereka memiliki hari esok yang lebih baik daripada hari ini.3)

Mempertimbangkan kondisi pengangguran dan kemiskinan dinegara-negara berkembang, sebagai bagian dari pembuat kebijakan, dengan mengambil kasus kondisi Indonesia, mengajukan saran sebagai kebijakan strategis mengatasi penggangguran dan pengentasan kemiskinan, dengan mempertimbangkan berbagai hal sbb:

a. Kementrian Koordinator kesejahteraan rakyat, telah menerbitkan tulisan Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan (Government Policy on poverty Allviation). Yang disusun oleh Sujana Royat, Deputi Menko kesra bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan Fokus kebijakan dalam penanggulangan pengangguran dan penyediaan lapangan kerja.

Upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan upaya :

- Menaikkan anggaran untuk program program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.

- Mendorong APBD provinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- Mempertahankan program yang sudah berjalan seperti raskin, BOS, Asuransi Miskin dsb.
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga sembako.

Instrumen utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan Pengurangan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut, dengan melaksanakan :

- Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, merupakan ekspansi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan.

- Program pengembangan bahan bakar nabati, untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan desa mandiri energi.
- Program keluarga harapan, berupa bantuan khusus pendidikan dan kesehatan.

- Program lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil , listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro dan lain-lain.

b. Tulisan ini senada dengan pemikiran Gunawan Sumodiningrat dalam buku berjudul Mewujudkan kesejahteraan bangsa, menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam buku ini lebih dalam membahas program nasional pemberdayaan masyarakat.

Tugas pokok Badan Nasional Pengentasan Kemiskinan :
1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan kemiskinan.
2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3) Menyampaikan informasi kegiatan penaganggulangan kemiskinan kepada masyarakat.
4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan kepda presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat jika diperlukan oleh presiden.
5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
6) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan bantuan atau sumbangan lembaga usaha maupun lembaga internasional.

Namun bila dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, bahwa tugas pemerintah telah di desentralisasi, maka sebenarnya program pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah daerah, sesuai dengan semangat otonomi daerah. Otonomi diterapkan dengan tujuan agar pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, sehingga setiap pemerintah daerah otonom berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat untuk mengolah potensi daerah, dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerahlah yang paling mengetahui kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang dimiliki.

Permasalahannya adalah, apakah tugas dan kewajiban ini telah dilaksanakan , bila sudah dilaksanakan , apakah sudah optimal, bila sudah optimal apakah sudah memiliki daya saing dan apakah sudah terjalin komunikasi dan kerjasama antar daerah, untuk saling mengisi kebutuhan yang tidak dimiliki. Bukan dalam bentuk barter namun memanfaatkan media, dalam bentuk koperasi atau pasar.

Pengangguran dimulai dari ketiadaan aktifitas produksi yang dapat menghasilkan didaerah, kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung didaerah, melakukan perpindahan ke kota, dengan harapan memperoleh pekerjaan dikota. Kenyataannya dikota para tenaga kerja yang datang dari daerah tidak mendapat pekerjaan karena kehadirannya dikota tanpa bekal ketrampilan yang dibutuhkan dikota. Disamping itu lapangan pekerjaan dikota sudah penuh terisi dan pemerintah belum mampu membuka peluang untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Tugas pemerintah adalah memberi ketrampilan bagi masyarakat, untuk menyediakan tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terampil, meningkatkan mutu dan tingkat pendidikan bagi penyediaan tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terdidik.

Pemerintah bertugas menyediakan lapangan pekerjaan, tidak hanya dikota, tetapi juga didaerah, Industri barang dan Industri jasa dibangun mendekati tenaga kerja, sesuai dengan pengelompokan tenaga kerja yang telah dilatih atau dididik. Mengundang investor untuk mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi industri manufaktur sebagai barang eksport, atau barang yang dibutuhkan didalam negeri. Indonesia harus mampu mengatur urusan eksport dan Import oleh pemerintah Indonesia sendiri, tidak tergantung dengan negara lain.

Daerah menyediakan/ memproduksi barang setengah jadi, dan di kota menyempurnakan hasil produksi, atau bila mungkin barang jadi sudah dihasilkan didaerah. Tenaga kerja indonesia bisa menjadi tenaga buruh, tetapi buruh bagi kemandirian negara sendiri, bukan memberi keuntungan negara lain.

Secara Nasional, hasil Industri didaerah tertentu bersifat khas, yang tidak diproduksi daerah lain namun dibutuhkan oleh daerah lain, sehingga antar daerah dapat saling memenuhi kebutuhan. Kelebihan produk difasilitasi oleh pemerintah untuk dijual dipasar luar negeri. Sehingga semua jenis barang dan jasa yang dihasilkan bersifat standart yang memenuhi kriteria kebutuhan dalam dan luar negeri. Secara daerah, dapat diterapkan kegiatan serupa, namun diselenggarakan antar wilayah dalam satu daerah.

5. Usulan dan saran.

a. Prioritas permasalahan yang menjadi ancaman adalah tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Usulan ini diajukan karena masalah pengangguran dan kemiskinan menjadi akar permasalahan, yang bila permasalahan ini dapat diselesaikan, akan berpengaruh besar terhadap semua aspek kehidupan. Pengaruh terkendalinya pengangguran dan kemiskinan secara langsung terhadap politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selama permasalahan pokok ini belum dapat dituntaskan, maka selama itu pula pemerintah akan disibukkan dengan permasalahan bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

b. Strategi yang diusulkan adalah pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan upaya :
• Memanfaatkan anggaran yang tersedia ditingkat pusat maupun daerah untuk pembiayaan program pelatihan dalam meningkatkan ketrampilan masyarakat .
• Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaan padat karya bagi proyek pemerintah daerah.
• Mendorong provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengembangkan investasi dan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri didaerah untuk memperluas lapangan kerja.
• Melaksanakan program pemerintah pusat secara konsisten dalam pelayanan kesehatan dan pelaksanaan wajib belajar.
• Mengendalikan stabilitas harga khususnya harga kebutuhan pokok masyarakat.

c. Instrumen utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan Pengurangan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut, dengan melaksanakan :

- Program nasional pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing dengan menyesuaikan sumberdaya daerah yang akan dikembangkan.

- Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, merupakan ekspansi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan, sebagai salah satu program alternatif selama program yang lain belum dapat terlaksana, sekaligus sebagai bagian dari upaya peningkatan ketrampilan masyarakat.

- Program pengembangan investasi dan penanaman modal, sebagai bagian dalam penyediaan lapangan kerja, pemgembangnnya disesuaikan dengan kesiapan tenaga kerja terampil yang telah disiapkan lebih dahulu. Dengan pengertian bahwa setiap lokasi akan berbeda dengan lokasi yang lain, didasari oleh keberadaan sumber daya alam yang tersedia dan tenaga kerja yang disiapkan.

- Program bantuan khusus pendidikan dan kesehatan. Konsistensi pemerintah dalam penyelenggaraan program ini, setiap pelaku pada program ini harus melaksanakan sesuai instruksi, kemudahan pengurusan administrasi oleh rakyat dalam mengakses pelayanan dan oleh institusi pelaksana kepada pemerintah.

- Program bantuan modal usaha bagi masyarakat atau kelompok masyarakat. Kemudahan diberlakukan dengan penjaminan oleh pemerintah yang telah melaksanakan pelatihan. Sehingga modal diakses oleh tenaga terampil yang sudah diakui pemerintah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat diyakinkan menghasilkan sesuai dengan rancangan.

- Program kemudahan ijin usaha. Memperpendek birokrasi dan menurunkan biaya perijinan, dengan kompensasi penggunaan tenaga kerja terampil daerah yang telah disiapkan. Konnsistensi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan ini, baik di pusat maupun didaerah, pelanggaran atas program ini harus dikenai sanksi hukum yang berat. Penggunaan tenaga asing dibatasi pada tenaga konsultan ahli, kekurangannya diisi dari tenaga terdidik yang telah disiapkan pemerintah.

- Program kemudahan pengadaan barang dan jasa, yang bersifat khusus dalam mendukung keberhasilan program pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Ketentuan administrasi dibedakan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang diterapkan pada administrasi pada kegiatan pembangunan pemerintah.

- Program nasional padat karya. Program ini terkait dengan program kemudahan pengadaan barang dan jasa, khusus pelaksanaan pembangunan melalui program padat karya diperlakukan khusus, yang tidak terikat oleh Peraturan pemerintah No. 80 tahun 2000, tentang ketentuan administrasi pengadaan barang dan jasa. Penetapan proyek pembangunan yang wajib dilakukan dengan pola padat karya. Program ini bersifat mendidik rakyat, bahwa dengan bekerja, rakyat memperoleh upah, bukan menerapkan bantuan langsung tunai, yang mendidik rakyat untuk malas berusaha. Pemerintah menetapkan proyek-proyek yang wajib dilakukan dengan pola padat karya dan menetapkan bahwa mutu proyek tetap terukur, bukan kerja asal-asalan.

5. Kesimpulan. Masalah pembangunan nasional pada kebanyakan negara berkembang jauh lebih kompleks daripada negara maju. Masalah atau problem tersebut kebanyakan disebabkan oleh agenda dan persoalan pembangunan nasional yang terkait satu dengan yang lain.

Kecenderungan yang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan namun menimbulkan masalah baru yang justru lebih besar, sehingga mengarah kepada kegagalan. Hal seperti ini terjadi karena kebijakan yang diterapkan tidak cocok untuk mengatasi masalahnya, dapat diistilahkan cara yang salah untuk menangani masalah yang salah. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak, (pernah) diputuskan dengan memberikan kupon kepada setiap kepala keluarga yang berhak menerima subsidi.

Kebijakan ini dapat diterapkan di Pulau jawa , tetapi sulit dan bahkan tidak mungkin diterapkan di Kalimantan, Maluku, dan Irian/ Papua, karena kondisi geografi yang sulit sebagai akibat infrastruktur transportasi yang belum tersedia.

Bila kebijakan ini dipaksakan, maka biaya pembagian kupon akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan nilai subsidinya, karena untuk mengantar kupon ke Mapenduma, diperlukan transportasi khusus, bahkan setelah mendapat kupon, masyarakat harus membeli bahan bakarnya kemana ?

Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan, yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah sebagai akibat dari dua permasalahan pokok. Oleh karenanya prioritas pembangunan bagi negara-negara berkembang diarahkan untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan pokok ini akan berpengaruh secara langsung kepada aspek lain dalam negara baik politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Dengan kebijakan yang tepat sebagai cara untuk mengatasi masalah yang benar, diharapkan tidak memunculkan masalah baru, yang akan menambah kesulitan pemerintah mengatasinya. Sehingga program yang diterapkan sebagai instrumen kebijakan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Keberhasilan pemerintah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu institusi tertentu, namun harus dilakukan kerjasama antar sektor dengan kegiatan lintas sektoral, pembentukan badan nasional sebaiknya hanya bersifat sebagai pemantau, pengarah, menginventarisir dan pendampingan, sehingga tidak perlu anggaran yang besar yang dikelola khusus bagi badan ini.

Untuk mendorong keberhasilan kebijakan ini, diperlukan keinginan kuat dari pemimpin puncak, sebagai penanggungjawab, disiplin dan konsistensi dari setiap institusi dalam penyelenggaraan dan tidak kalah pentingnya, harus terhindar dari kebiasaan Korupsi, Kolusi dan nepotisme, setiap institusi konsentrasi total pada pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan