PENTINGNYA KESIAPSIAGAAN MILITER

Manajemen sumber daya pertahanan harus menjadi perhatian bagi semua orang, tidak hanya bagi ahli dan pengambil keputusan, selama dampak suatu keputusan dalam domain ini dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

Pemerintah bukan menjadi satu-satunya penggerak untuk mewujudkan keamanan Nasional, karena setiap komponen bangsa secara perorangan atau sebagai sebuah organisasi, memiliki kewajiban untuk menjadi operator keamanan dan sekaligus sebagai konsumen keamanan. 

Lingkungan global sekarang dirasakan lebih aman dibandingkan selama Perang Dingin, tapi masih banyak kerentanan dan resiko serta ancaman di tingkat regional dan lokal. Setiap krisis mencakup harapan dan semua fihak memiliki tanggung jawab untuk mencari dan menemukan secepat mungkin, jalan keluar untuk penurunan, kemajuan atas penyelesaian krisis dan kemudian melanjutkan untuk pemulihan. 

Cara terbaik untuk mengelola sumber daya pertahanan selama kemampuan keuangan/ ekonomi negara masih terbatas adalah berpikir dan bertindak mempertimbangkan masa depan dalam melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Hubungan langsung antara sumber daya dan kemampuan angkatan bersenjata, seharusnya tidak hanya dipahami dengan baik oleh militer dan politik-militer, tetapi juga oleh ahli dan pembuat keputusan politik dan militer. Semua warga negara harus memperoleh informasi cukup terhadap efek atas akibat keputusan yang diambil negara dihadapkan dengan kemampuan negara dan cara pemerintah memilih untuk mendistribusikan anggaran yang berbeda dalam setiap bidang kegiatan. 

Kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan Bangsa adalah tanggung jawab semua komponen bangsa yang mencakup semua warga negara dewasa, semua orang terlibat dalam upaya tersebut dan bukan hanya mereka yang bekerja dalam struktur Negara. Dengan demikian semua warga negara dewasa harus mengetahui keputusan dan memahami tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang tentang pentingnya kemampuan pertahanan dan efeknya terhadap kredibilitas Negara dalam sebuah kawasan. 

War on Terror

The time was 1979 and the Soviet Union had recently invaded Afghanistan. Their paratroopers landed in Kabul and seized control of the government and their army poured into the land. The intelligence instead of the invasion was to assist the government of the phase in their fight critical of the Mujahedeen, a band of Islamic "freedom fighters" differing the government of President Amin, a Marxist-Leninist. Having the status of a first-rate Marxist ought to, Amin was differing the religious firm in Afghanistan. Unfortunately instead of him, the inhabitants was (and is) honestly Islamic. A guerrilla war ensued. There was a treaty in place from more or less years previous with the aim of acceptable the Soviets to enter the land in the lead the ask for of the government. The Kremlin used this treaty as a rationale instead of the invasion of the land. Soon afterward, they executed President Amin and replaced him with a president more to their liking. This all happened by the height of the cold war and the U.S. Viewed this invasion as either a Soviet gain grab or an opportunity to spring a snare on the Soviet Union like to the experience we had as a inhabitants in Vietnam.

Profesionalisme

PENGARUH ANGGARAN DAN KESEJAHTERAAN

DALAM MENCAPAI TENTARA PROFESIONAL

1. Pendahuluan. Kepentingan utama pembentukan sebuah negara adalah mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta melindungi keselamatan bangsa dari ancaman yang akan merebut kedaulatan negara dan wilayah. Karena kepentingan tersebut, maka negara membentuk organisasi angkatan bersenjata dengan tugas yang jelas, sebagai alat pertahanan yang berkewajiban untuk mempertahankan dan menjaga kedalatan negara serta melindungi keselamatan bangsa dari semua bentuk ancaman. Agar tentara mampu melaksanakan tugas tersebut maka organisasi tentara harus disiplin, setia, terdidik dan terlatih.

Profesionalisme militer adalah sebuah tuntutan, yang harus dapat dicapai oleh setiap organisasi Militer, sebagai salah satu persyaratan agar tentara mampu melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan pertahanan negara. Profesional, merupakan gabungan antara keahlian dan tanggungjawab. Keahlian dapat diperoleh dari pendidikan dan latihan, sedangkan tanggungjawab dibentuk dari sikap untuk melaksanakan tugas yang dibebenkan kepada organisasi, dengan tidak melakukan penyimpangan dari ketentuan dan peraturan yang berlaku yang didukung oleh kedisiplinan. Untuk menjadikan tentara yang profesional membutuhkan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kepentingannya, yang berarti lembaga pendidikan dan latihan harus dilengkapi dengan fasilitas dalam bentuk komponen-komponen pendidikan agar pengetahuan dan ketrampilan yang ditansformasikan kepada prajurit dapat terlaksana secara optimal. Demikian juga halnya dengan latihan, membutuhkan fasilitas, sarana, prasarana yang cukup serta ketersediaan doktrin agar latihan dapat mendukung tercapainya keahlian yang dibutuhkan searah dengan tugas yang akan dihadapi oleh setiap prajurit dan setiap jenis organisasi. 

Untuk dapat melaksanakan latihan yang baik membutuhkan kesungguhan dan konsentrasi dari setiap peserta latihan baik pelatih, pendukung maupun pelaku latihan. Penyelanggara dan peserta latihan harus dapat memfokuskan kepada program latihan yang ditetapkan, tanpa membagi perhatian kepada permasalahan lalin diluar kegiatan latihan. Agar konsentrasi dan perhatian dapat tertuju seutuhnya kepada program dan kegiatan, tidak boleh ada permasalahan lain yang belum terselesaikan dan belum terpenuhi, baik perlengkapan maupun kebutuhan bagi keluarganya, yang hanya dapat terlaksana apabila kesejahteraan prajurit telah dicukupi. Beberapa tinjauan terhadap upaya mewujudkan tentara profesional, disampaikan beberapa elemen pengaruh ditinjau dari kesejahteraan, Anggaran dan doktrin.

 MENGANTISIPASI  ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA, 
KEUTUHAN WILAYAH DAN KESELAMATAN BANGSA

1. Pendahuluan.

Setiap Negara senantiasa berusaha agar tidak terjadi ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsanya.   Untuk mempersiapkan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman terhadap negara, maka menentukan sistem pertahanan yang paling tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik geografi, demografi dan kondisi sosial negara.   Pemilihan system pertahanan territorial oleh sebuah negara, pada dasarnya dengan pertimbangan karena wilayah negara yang relatif kecil dan populasi penduduknya yang sedikit, sehingga semua warga negara dan sumberdaya dilibatkan sebagai kekuatan pertahanan. Pelibatan warga negara dalam memperkuat pertahanan tidak terbatas pada pria saja tetapi wanita juga mendapat kewajiban yang sama. Kepentingan negara dalam melibatkan seluruh warga negaranya dalam pertahanan negara, tidak hanya untuk kepentingan perang, tetapi kebijakan negara dalam melibatkan warga negara dan komponen kekuatan negara, selama masa damai lebih ditujukan untuk membiasakan seluruh warga negaranya agar bersikap disiplin, tertib, respek dan terutama cinta tanah air. Dengan menanamkan sikap ini, negara dapat menilai dan mengukur sampai sejauh mana jiwa nasionalisme warganegaranya dalam pertahanan negara.

Kesiapan warga negara semenjak awal dalam misi negara, akan memudahkan negara dalam mengorganisir dan mengendalikan warga negara serta kekuatan nasional lainnya. Apabila suatu saat negara menghadapi perang karena negara diserang musuh maka seluruh warga negara telah siap menjadi anggota organisasi militer serta siap mengangkat senjata, melawan musuh.

Adam Robert (1986; 34) membuat definisi tentang pertahanan wilayah yaitu :

"Territorial defence is a system of defence in depth; it is the governmentally-organized defence of a state's own territory, conducted on its own territory. It is aimed at creating a situation, in which an invader, even though he may at least for a time gain geographical possession of part or all of the territory, is constantly harassed and and attacked from all sides. It is a form of defence strategy which has important organnational implications, being liable to involve substantial reliance on a citizen army, including local units of a militia type.

Characteristically, a territorial defence system is based on weapons systems, strategies and methods of military organization which are better suited to their defensive role than to engagement in major military actions abroad".

Bila diterjemahkan secara bebas adalah :

Pertahanan teritorial adalah sistem pertahanan secara mendalam; suatu bentuk pertahanan yang dibuat pemerintah yang terorganisir di wilayah negara dan dilakukan di wilayahnya sendiri. Hal ini ditujukan untuk menciptakan situasi, di mana penyerbu, telah menguasai sebagian atau seluruh wilayah negara, terus diganggu dan diserang dari semua sisi. Ini adalah bentuk strategi pertahanan yang memiliki implikasi organisasi penting, yang berimplikasi besar terhadap organisasi yang bertanggung jawab untuk menggantungkan harapan besar dengan melibatkan pada tentara warga negara, termasuk unit lokal dalam bentuk milisi. Karakteristik, sistem pertahanan teritorial didasarkan pada sistem senjata, strategi dan metode organisasi militer yang lebih berperan sebagai pertahanan daripada keterlibatan dalam aksi militer besar di luar negeri "