PENTINGNYA KESIAPSIAGAAN MILITER

Manajemen sumber daya pertahanan harus menjadi perhatian bagi semua orang, tidak hanya bagi ahli dan pengambil keputusan, selama dampak suatu keputusan dalam domain ini dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

Pemerintah bukan menjadi satu-satunya penggerak untuk mewujudkan keamanan Nasional, karena setiap komponen bangsa secara perorangan atau sebagai sebuah organisasi, memiliki kewajiban untuk menjadi operator keamanan dan sekaligus sebagai konsumen keamanan. 

Lingkungan global sekarang dirasakan lebih aman dibandingkan selama Perang Dingin, tapi masih banyak kerentanan dan resiko serta ancaman di tingkat regional dan lokal. Setiap krisis mencakup harapan dan semua fihak memiliki tanggung jawab untuk mencari dan menemukan secepat mungkin, jalan keluar untuk penurunan, kemajuan atas penyelesaian krisis dan kemudian melanjutkan untuk pemulihan. 

Cara terbaik untuk mengelola sumber daya pertahanan selama kemampuan keuangan/ ekonomi negara masih terbatas adalah berpikir dan bertindak mempertimbangkan masa depan dalam melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Hubungan langsung antara sumber daya dan kemampuan angkatan bersenjata, seharusnya tidak hanya dipahami dengan baik oleh militer dan politik-militer, tetapi juga oleh ahli dan pembuat keputusan politik dan militer. Semua warga negara harus memperoleh informasi cukup terhadap efek atas akibat keputusan yang diambil negara dihadapkan dengan kemampuan negara dan cara pemerintah memilih untuk mendistribusikan anggaran yang berbeda dalam setiap bidang kegiatan. 

Kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan Bangsa adalah tanggung jawab semua komponen bangsa yang mencakup semua warga negara dewasa, semua orang terlibat dalam upaya tersebut dan bukan hanya mereka yang bekerja dalam struktur Negara. Dengan demikian semua warga negara dewasa harus mengetahui keputusan dan memahami tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang tentang pentingnya kemampuan pertahanan dan efeknya terhadap kredibilitas Negara dalam sebuah kawasan. 

Secara prinsip, semua keputusan yang terkait dengan alokasi sumber daya pertahanan dan dampak jangka panjang pada struktur negara, harus difahami oleh semua komponen bangsa. Pemahaman tentang pentingnya aspek pertahanan negara harus tertanam secara terbuka dan menjadi pengetahuan yang dapat diakses oleh semua komponen bangsa, tentang pengaruhnya terhadap eksistensi dan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 

Dengan memahami hal tersebut maka setiap penundaan terhadap program modernisasi dan kemampuan pertahanan negara harus difahami akibat yang akan timbul dari kebijakan tersebut dan tentang kerentanan dan resiko yang muncul yang akan dihadapi negara.

Sebuah keputusan / kebijakan negara yang (dapat dikatakan sebagai) mengabaikan kebutuhan alokasi anggaran bagi Pertahanan negara, harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap kredibilitas negara dan juga pengaruhnya terhadap upaya pemerintah dalam setiap agenda diplomasi yang dilakukan negara didalam sebuah kawasan. 

Disamping itu, juga penting untuk difahami apa pengaruh setiap perubahan alokasi terhadap upaya peningkatan sumber daya pertahanan, karena pada kenyataannya perubahan alokasi anggaran akan mempengaruhi seluruh masyarakat, karena ada perampingan atau meningkatkan anggaran sebuah stakeholder akan menimbulkan akibat terhadap anggaran pada stakeholder lainnya, karena kemampuan perekonomian negara berada pada posisi yang sama.

Disisi lain, setiap program atau kegiatan penundaan pasti akan meningkatkan beban untuk tahun fiscal berikutnya karena penundaan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya akan menjadi beban anggaran pada tahun berikutnya. Apabila hal ini berlangsung terus menerus dan kebutuhan anggaran untuk meningkatkan sumberdaya pertahanan tidak kunjung terpenuhi, maka pemerintah harus berfikir untuk melakukan kaji ulang perencanaan alokasi anggaran bagi sumberdaya pertahanan dari awal, yang berarti akan merubah banyak hal dan menimbulkan beban biaya baru yang mungkin berdampak kepada perencanaan program pemerintah secara keseluruhan.

Pada dasarnya, beberapa pakar politik-militer dan bahkan bagian dari opini publik berfikir bahwa dalam setiap negara selalu memperhitungkan adanya kemungkinan kontijensi yang dihadapi negara. Meskipun perkiraan ini tidak selalu terjadi, kesiapsiagaan tidak boleh diabaikan sebagai upaya negara untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang mengancam kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Indonesia memiliki berbagai kerentanan yang perlu didikelola agar mengurangi kemungkinan resiko yang akan dihadapi Negara. Oleh karenanya Negara wajib memikirkan usaha yang yang harus dipilih salaah satunya adalah meningkatkan kemampuan dan modernisasi alat Pertahanan Negara, agar ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dapat dipertanggungjawabkan. Kesiapsiagaan selalu membutuhkan biaya, karena aktifitas ini melibatkan sumberdaya pertahanan dalam berbagai aspek kegiatan dan biaya ini menjadi beban anggaran belanja negara.

Kesimpulan. Dalam pemikiran ini, diperlukan bagi setiap pembuat keputusan politik untuk memahami bahwa pertahanan dan keamanan yang kredibel tidak dapat dicapai dengan anggaran yang berada dibawah kebutuhan. Pada saat yang sama, semua pengambil keputusan politik dan warga negara harus mengerti bahwa ada batas-batas tertentu di mana belanja pertahanan tidak dapat dikurangi/dibatasi, kecuali jika mereka menganggap bahwa bencana dalam kasus agresi dan pemberontakan bersenjata, separatisme, terorisme, bencana alam tidak mungkin terjadi sehingga Negara tidak perlu memperhitungkan dampak negatif yang akan timbul.