PRIORITAS PEMBANGUNAN

MENETAPKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DALAM MENDUKUNG KEPENTINGAN NASIONAL

( Thingking for my country)

Oleh : Juanda Sy, M.Si (Han)

1.         Pendahuluan.     Kepentingan nasional Indonesia, adalah pondasi dari kebijakan negara, karena Kepentingan nasional merupakan prioritas yang ingin dicapai negara dalam melaksanakan pembangunan di dalam negeri dan hubungan internasional.   Kepentingan nasional disusun sebagai upaya untuk mendukung penca-paian tujuan nasional dan  kepentingan nasional harus dapat menggabungkan, mem-persatukan dan mengkoordinasikan seluruh instrumen kekuatan negara dalam menyusun strategi nasional agar kepentingan nasional dapat dukung, dimajukan dan dipertahankan.   Kepentingan nasional juga merupakan daya tangkal untuk mengha-dapi dan mengantisipasi  kepentingan negara lain  terhadap Indonesia.

Pekerjaan utama negara semenjak  dibentuk  sebagai negara merdeka, adalah melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara dari tangan asing[1] serta mencegah ancaman perpecahan dari dalam. Kemerdekaan sebuah negara memang akan menimbulkan resiko untuk mempertahankan dan melindungi negara dari segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan  negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sehingga yang pertama dilakukan oleh sebuah negara merdeka adalah membentuk kekuatan pertahanan yaitu organisasi militer.  Seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, peran yang sangat menyolok pada saat itu adalah militer, dengan didukung dan mengerahkan segenap kemampuan dengan mengorbankan banyak harta dan nyawa,  untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dari kaum penjajah yang berusaha merebut dan menguasai Indonesia, disamping harus meredam pemberontakan bersenjata dibeberapa wilayah Indonesia. Tujuan nasional Indonesia merupakan kepentingan terhadap keberhasilan segala daya dan upaya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,  yang cakupannya meliputi Kedaulatan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Oleh karenanya, guna menjamin terwujudnya  kepentingan  nasional  diperlukan  kebijakan  dan  strategi   nasional yang terpadu, antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional.^[2]  Kebijakan dan strategi keamanan nasional itu sendiri merupakan kebulatan kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan negara, keamanan negara dan keselamatan bangsa. Oleh karenanya untuk mendukung kepentingan nasional dalam implementasinya  memerlukan kerjasama dan peran aktif seluruh instrumen kekuatan negara yang membidangi politik dan diplomasi, ekonomi dan militer.

Kebijakan strategis nasional merupakan  pengembangan dan penggunaan seluruh sumberdaya  nasional yang terdiri dari instrumen -  instrumen kekuatan negara dalam bidang politik, ekonomi dan militer  serta bagaimana koordinasi dan kerjasama antar setiap instrumen kekuatan nasional tersebut diselenggarakan dalam usaha memajukan, mendukung dan mempertahankan kepentingan nasional demi mencapai tujuan Nasional.    Meskipun dalam beberapa kondisi, kepentingan  nasional yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dapat dicapai hanya dengan  melibatkan beberapa insrumen, dan bahkan beberapa sasaran dapat capai tanpa kerjasama antar instrumen yang bersifat lintas sektoral,  yang terjadi dengan mempertimbangkan type keputusan yang diterapkan di dalam pemerintahan.   Pada sasaran yang berlaku jangka pendek, maka keputusan lebih dipengaruhi oleh kepentingan sektoral, meskipun dalam kenyataannya keputusan atas program jangka pendek ini tetap harus dapat mendukung kelangsungan pembangunan jangka panjang.   Pada kondisi ini sangat terlihat sikap egosentrik institusi, hal inilah yang menyebabkan banyaknya kerawanan campur tangan fihak luar terhadap kebijakan yang ditetapkan.

MENGALAHKAN MALARIA

MENGALAHKAN MALARIA

Tahun 1986, wilayah Timor Timur (Timtim) masih menjadi bagian dari Indonesia dan pada era itu dibanggakan sebagai propinsi termuda di Indonesia sebagai propinsi ke 27.   Meskipun sudah menjadi bagian dari Indonesia, belum semua rakyat Timtim menerima integrasi tersebut dan mereka yang berada pada sisi ini masih melakukan perlawanan untuk mencapai cita-cita mereka yaitu merdeka, menjadi negara berdaulat.   Indonesia pada zaman itu mengapresiasi sebagian rakyat Timti yang ingin bergabung dan menjadi bagian dari Indonesia.   Setelah berselang lebih dari 23 tahun kemudian, baru disadari bahwa Indonesia menjadi wilayah “TERABELICA” sebagai sebuah wilayah layaknya sebuah peran tetapi pada area “non violent conflict” antara pengaruh Demokrasi dan Komunis.

Naskah ini tidak diarahkan untuk fokus kepada permasalahan masa lalu, tetapi dari keterlibatan langsung dengan wilayah Timtim, telah diperoleh sebuah pengetahuan meskipun belum diteliti secara medis, yaitu menghadapi “Malaria” .   Mengingat Malaria sampai saat sekarang masih menjadi ancaman bagi sebagian masyarakat didunia, melalui naskah ini diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah diuji coba dan menunjukkan hasil yang sangat positif.

PERTAHANAN SIPIL DI INDONESIA

PERTAHANAN SIPIL DI INDONESIA

PERKEMBANGAN  DAN HARAPAN DIMASA DEPAN

    Civil defence atau pertahanan sipil,  telah diterapkan di sebagian besar negara berdaulat, keberadaan dan perannya sangat menonjol dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat, terutama diarahkan kepada upaya mengatasi dan membantu korban bencana dan keadaan darurat sebagai bentuk bantuan kemanusiaan.   Konsep awal yang digunakan oleh negara-negara tersebut adalah melindungi masyarakat sipil dari bencana perang dimana kemungkinan timbul korban sipil dalam jumlah besar.    Setelah berakhirnya perang dingin, pertahanan sipil (hansip) memiliki tujuan yang lebih luas dan terfokus untuk menghadapi keadaan darurat dan bencana secara umum, sehingga konsep operasi kekuatan hansip berkembang  dengan menyelenggarakan program dalam kegiatan menejemen krisis, menejemen darurat, kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat, rencana menghadapi kontijensi, pelayanan kedaruratan dan perlindungan rakyat yang diarahkan kepada kegiatan penyelamatan hidup, meminimalkan kerusakan/kehancuran terhadap properti dan mengelola kesinambungan produksi industri pada saat terjadi serangan musuh ( dalam situasi perang).    

KOMUNIKASI KEPEMIMPNAN

KOMUNIKASI DALAM KEPEMIMPINAN

KOMUNIKASI DALAM KEPEMIMPINAN LAPANGAN

     Dalam kehidupan militer, Kepemimpinan tidak pernah lepas dari bahan pembicaraan dan diskusi, baik pada acara resmi ataupun tidak resmi , karena dalam mengelola organisasi, baik militer  maupun organisasi lainnya, kepemimpinan  menjadi faktor yang sangat penting dan berpengaruh mutlak terhadap keberhasilan ataupun kegagalan sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas. Kepemimpinan dalam organisasi militer dengan organisasi lain meskipun banyak hal yang serupa dalam penerapannya, namun tujuan akhir dalam mempimpin sangat berbeda.  Dalam Naskah ini fokus pembahasannya yang berkaitan dengan organisasi Militer.
     Kepemimpinan yang diterapkan pada organisasi militer,  dipilahkan dalam beberapa tingkatan  sesuai dengan karakter dan pola yang diterapkan dalam mengelola organisasi.   Beberapa yang tidak asing yang sering didengar adalah kepemimpinan tatap muka, kepemimpinan Lapangan, kepemimpinan senior dan kepemimpinan strategis.   Namun dari semua tingkatan kepemimpinan ini,  pola yang diterapkan dan memiliki peran penting adalah kepemimpinan lapangan, sebagai implementasi dari azas dan prinsip kepemimpinan yang dipercaya sebagai sebuah pedoman yang bila diterapkan secara benar,  akan mewujudkan keberhasilan dalam kepemimpinan.   

            Patut disadari bahwa apa yang diterapkan dalam dunia militer, dimana para perwira yang diberi kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi, tidak semua akan berhasil menjadi pemimpin, namun mereka tetap memiliki otoritas sebagai Komandan atau kepala yang mengelola organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.  

            Dalam mengelola organisasi, faktor kepemimpinan menjadi faktor utama dan berpengaruh besar dalam berbagai situasi, pendapat ini meskipun tidak berarti paling benar, namun beberapa kondisi dapat dipelajari dan dibuktikan seperti apa yang diterapkan pada era perjuangan.  Pada era tersebut, Kesatuan/organisasi militer sebagian dinamai sesuai dengan pimpinan tertinggi dalam organisasi tersebut, yang lazimnya pada waktu itu diberlakukan pada tingkat kompi maupun tingkat batalyon.   Sebutan seperti ini secara nalar cukup beralasan, karena dalam kehidupan militer, karakter pimpinan akan mewarnai organisasi, sehingga untuk melihat dan menilai sebuah organisasi, apa yang akan dilakukan dalam menghadapi situasi tertentu, orang diluar organisasi dapat memperkirakan sikap organisasi hanya dengan mengetahui siapa pimpinan satuannya, karena karakter pimpinan organisasi yang akan terlihat dan diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga mereka akan memandang bahwa karakter satuan adalah cerminan dari karakter pimpinannya.

            
Seiring dengan perkembangan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesan tentang sebuah organisasi sudah tidak lagi dapat dicerminkan oleh pimpinan satuan, meskipun beberapa satuan masih terlihat seperti pandangan yang disampaikan terdahulu.   Dengan kemajuan teknologi, ternyata berpengaruh besar terhadap pengelolaan organisasi, dimana setiap anggota organisasi telah mempunyai kesibukan sendiri dengan memanfaatkan fasilitas yang dapat dinikmati melalui penggunaan teknologi.   

Pengaruh kondisi seperti ini, menyebabkan banyak permasalahan yang timbul dan menurut pandangan awam menunjukkan telah terjadi penurunan disiplin dan menurunnya kepercayaan awak organisasi terhadap pimpinannya.   Beberapa kasus yang pernah terjadi seperti penyerangan dan pengerusakan fasilitas institusi Polisi oleh prajurit  yang terjadi di Masohi, Medan atau di Baturaja, menjadi indikasi bahwa telah terjadi penurunan disiplin, menurunnya kepercayaan anggota terhadap pimpinan. Pimpinan sulit memperoleh loyalitas dari prajurit, yang menunjukkan bahwa pimpinan satuan tidak mampu menerapkan kepemimpinan lapangan yang tepat.

            
Berkaitan dengan munculnya indikasi tersebut diatas, perlu  dipelajari hal apa saja yang berpengaruh terhadap kegagalan pimpinan.   Salah satu penyebab yang mungkin terjadi adalah faktor komunikasi,  oleh karenanya bagaimana pengelolaan komunikasi dalam kepemimpinan agar tugas pokok satuan dapat tercapai optimal dan hubungan pimpinan dan prajuritnya terselenggara dengan lebih baik ?

MEMBANGUN DISIPLIN sebagai Implementasi BELA NEGARA

MEMBANGUN DISIPLIN 
sebagai Implementasi 
BELA NEGARA

     Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), bertujuan untuk mewujudkan Warga negara yang mengerti dan sadar serta yakin untuk menunaikan kewajiban bangsa dalam bela negara, yang ditandai dengan sikap dan perilaku cinta tanah air, sadar berbangsa, sadar bernegara, yakin akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk Negara dan Bangsa dan memiliki kemampuan awal bela Negara baik secara psikis maupun pisik.    Membangun jiwa warga negara yang mengerti, sadar dan yakin untuk menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menjadi kepentingan bersama, bukan hanya bagi pegawai pemerintah saja, tetapi semua lapisan masyarakat pada semua lingkungan yang masing-masing akan mengambil peran sesuai dengan profesinya.