Latar belakang. Kwarizm adalah sebuah Negara Besar yang memiliki wilayah Iran dan sebagian besar Afganistan, Kwarizm dipimpin oleh Shah Muhammad II. Ibukota Kwarizm adalah Samark land, yang merupakan symbol kekuasaan, kekuatan dan pengaruhnya. Dari kota ini Kwarizm mengembangkan perdagangan sepanjang route yang menghasilkan kekayaan.
Pada tahun 1218, Shah Muhamad II menerima kunjungan utusan yang menyampaikan pesan penting dari Genhis Khan, kaisar wilayah Timur. Utusan tersebut membawa hadiah sebagai bentuk perhatian dan yang lebih penting menyampaikan penawaran untuk membuka kembali jalur perdagangan yang sangat menguntungkan yang menghubungkan China dengan Eropa. Shah pada saat itu mengisyaratkan menyetujui permintaan Genhis Khan dan semenjak Mongol membuat semuanya menjadi lebih terbuka, Shah sebagai kepala Negara setuju menjadikan Mongol sebagai Mitra dagang yang sangat diperhitungkan.
Dunia saat ini telah dikendalikan oleh kemajuan informasi yang sangat pesat dan tidak memberi peluang untuk merahasiakan suatu kejadian maupun aktifitas, yang ingin dan perlu diketahui oleh publik. Setiap langkah manusia tidak terlepas dari pemantauan media yang secara transparant dapat menampilkan sebuah kejadian secara aktual, sebagai bukti bahwa dunia saat ini sudah tanpa batas, setiap kejadian dibelahan dunia lain yang secara geografi terpisah sangat jauh, dapat dilihat oleh seluruh dunia tanpa dapat ditutupi lagi, hanya dalam hitungan detik atau menit. Semua ini karena kemajuan tehnologi informasi yang berkembang sangat pesat.
Penguasaan tehnologi informasi dan penguasan media, saat ini sangat menentukan sebagai kekuatan untuk menguasai opini publik. Kekuatan sebuah informasi yang disebarkan dimedia akan mempengaruhi pendapat publik dan akan melekat dalam benak pribadi publik, dan berkembang menjadi opini publik, apabila informasi yang disebarkan mengandung nilai data yang masuk akal, meskipun bukan suatu kebenaran. Counter atau release atas sebuah pemberitaan sebagai penangkal atas sebuah pemberitaan yang tidak memiliki kekuatan dan tidak didukung dengan data dan fakta lebih baik dan lebih lengkap, akan menjadi bahan ejekan publik. Oleh karenanya, kekuatan counter opini memerlukan berbagai kekuatan pendukung berupa data dan fakta yang akurat agar mampu menggilas opini serta menghapus memori yang sudah berkembang dan mempengaruhi pendapat publik.
Bencana Alam Tsunami, yang menghancurkan Aceh dan sekitarnya, merupakan salah satu bencana besar yang menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur disegala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.Bencana Tsunami sebelumnya pernah terjadi dibeberapa tempat lain di wilayahIndonesia.Rangkaian kejadian bencana yang dialami Indonesiadirasakan sebagai tantangan yang harus dihadapi dan telah menggugah kesadaran mengenai adanya kerentanan dan resiko yang akan ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat, karena Indonesia menyadari bahwa wilayahnya merupakan “ super market bencana alam “. Respon dan metode penanggulangan bencana yang dilakukan saat menghadapi bencana Tsunami tersebut, masih menerapkan pola penangananyang lama, yang ternyatabelum dapat memperoleh hasil yang optimal, sehinga pengerahan kekuatan bantuan pada saat itu berupakan respon aktif yang diluar perencanaan.Namun dari pengkajian atas pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut mulai dapat dilihat bahwa pola yang diterapkan sebelumnya dirasakan sudah tidak memadai.Dirasakan kebutuhan untuk meningkatkan respon yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menanggulangi bencana, sebagai suatu sistem yang mangatur secara integratif semua sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menangani bencana.
Penanganan bencana, ternyata tidak hanya sebatas penanganan pada saat terjadi bencana, namunmeliputi semua aspek yang ada dalam siklus bencana, untuk menyelamatkanjiwa dan harta serta mencegah terjadi dampak lain yang ditimbulkan. Kepedulian pemerintah atas penderitaan rakyat sebagai akibat bencana alam, telah memotivasi untuk menerbitkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Respon pemerintah dalam mengantisipasi adanya kerentanan dan resiko terhadap bencana yang dituangkan dalam rangkaian peraturan terkait dengan bencana dinyatakan sebagai berikut : (1) Penanggulangan bencana merupakan tugas menyeluruh dan proaktif yang dimulai dari penataan aturan dan organisasi, pengurangan resiko bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi (2) Penanggulangan bencana sebagai tugas yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi, dan(3) Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.
Disadari bahwa pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional yang meliputi pemerintah pusat dan daerah belum sempurna sehingga dipandang perlu melakukan kajian untuk melihat sejauhmana kebijakan, strategi dan operasi penanggulangan bencana ini dapat lebih efektif dan efisien.
