TANGGUNG JAWAB BERSAMA MENGATASI SEPARATISME

TANGGUNG JAWAB BERSAMA  

MENGATASI SEPARATISME

Pengalaman Indonesia mengatasi permasalahan dalam negeri cukup banyak, meskipun dari berbagai pengalaman mengatasi permasalahan tersebut tidak semua dapat diselesaikan secara tuntas, paling tidak permasalahan yang terjadi dapat dipantau dan dapat diredam pada aspek dan batas tertentu yang dapat diterima fihak fihak yang tlibat dalam permasalahan tersebut.   Permasalahan yang menonjol yang sampai saat sekarang masih belum dapat diselesaikan secara tuntas adalah adanya ide separatis yang berkembang di wilayah Aceh dan Papua.    Dari pengamatan, ide separatis sebenarnya tidak didukung secara mayoritas rakyat diwilayah tersebut, namun eksistensi gerakan ini dikenal dan menjadi bahasan secara internasional, karena para tokoh separatis ini, menggunakan berbagai media untuk mendukung cita-cita mereka.   

Selain aktifitas yang bersifat politik, mereka juga menggerakkan kekuatan bersenjata sebagai alat untuk menunjukkan bahwa mereka masih berjuang dan dengan aktifitas ini, dunia luar akan melihat dan menjadikan kegiatan mereka sebagai bahan untuk diperbincangkan.   Meskipun banyak negara bersepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan bahkan menyatakan secara politik tidak akan memberikan dukungan kepada kelompok separatis, namun masih ada negara yang memanfaatkan kondisi ini dengan memberikan suaka politik kepada para tokoh yang lari ke negara mereka, dan secara politik seolah mendukung perjuangan kelompok separatis.

Ide memisahkan diri dari pemerintah pusat, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi dibeberapa negara lain baik yang berada di kawasan Asean maupun dikawasan lain, bahkan juga terjadi di negara maju.   Di philipina, adanya separatis Moro; di Thailand ada kelompok Macan Thamil, di India, Inggris, China juga ada wilayah yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat masing-masing.  

Ide memisahkan diri dari pemerintah pusat, bukan tanpa sebab dan sebagian besar penyebabnya adalah rakyat diwilayah yang ingin memisahkan diri, tidak mendapat perlakuan yang cukup dari pemerintah pusat, bahkan mereka merasa diabaikan oleh pemerintah pusat, sementara dari wilayah mereka cukup besar dukungan sumberdaya bagi kepentingan pusat.   Dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya wilayah, mereka menganggap bahwa apabila mereka memiliki pemerintahan sendiri dan berhak menentukan nasib dan mengurus wilayah sendiri sebagai negara merdeka, mereka berkeyakinan akan dapat meingkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial bagi rakyat wilayah setempat.

Indonesia dengan penerapan otonomi daerah, sebenarnya sangat rawan terhadap kemungkinan potensi munculnya ide separatis diberbagai wilayah, selain yang saat ini sedang bergejolak yaitu di Papua dan Aceh.   Dapat dipelajari bagaimana perlawanan Yogjakarta dalam penentuan pola pemilihan kepala daerah.   Mereka beranggapan bahwa sebagai kesultanan, wilayah mereka pernah di"pinjamkan" kepada Republik Indonesia.  Dalam kalimat ini memperlihatkan bahwa seolah - olah Yogjakarta merupakan wilayah tersendiri diluar Indonesia.   Sejarah juga membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk dari banyak negeri yang bersepakat mendirikan sebuah negara " kesatuan"  yang bila diterjemahkan dalam bahasa Inggris, maka menjadi "united states of Indonesia".   Apabila sudah seperti ini, apa bedanya dengan Amerika dengan United States of America ?  

Saat ini negara sedang gencar mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, bukankah ini juga sebuah bayangan ketakutan akan terjadi "united states of Indonesia" ?  Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan masih menghadapi banyak tantangan yang harus diseslesaikan oleh pemerintah. 

Dapat dibayangkan apabila kesultanan Yogjakarta memperoleh hak bagi setiap Sultan ditetapkan menjadi Gubernur, apakah Banten, Cirebon, Bali, Pasundan, Riau, Tidore, Ternate dan masih banyak wilayah lain meminta agar Raja atau Sultan diangkat sebagai Kepala daerah dan suatu saat setelah menjadi kuat didukung oleh rakyatnya, mereka meminta menjadi negara bagian ?

Sebaiknya para elit politik segera menyadari bahwa kekuasaan bukan tujuan, tetapi hanyalah sebuah sasaran, agar dapat mencapai tujuan yaitu menyejahterakan rakyat, menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional sebagai langkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Nasional.   Saat ini Partai politik ( Parpol) masih menganggap bahwa kekuasaan adalah tujuan, sehingga apa yang dilakukan setelah memperoleh kekuasaan hanya untuk kepentingan partai, melupakan rakyat yang menjadi pendukung mereka dalam memperoleh kekuasaan.   Parpol cenderung hanya mencari suara dukungan rakyat untuk memenuhi ambisinya meraih kekuasaan, tanpa mempedulikan bagaimana proses lebih lanjut atas apa yang mereka janjikan selama masa kampanye.   Apabila Parpol hanya menggunakan janji kampanye sebagai slogan, maka kekuasaan yang diperoleh tidak akan bertahan lama, periode berikutnya akan direbut parpol lain yang lebih pandai membuat janji yang lebih meyakinkan rakyat.     Apabila parpol yang telah berhasil meraih kekuasaan dalam pemerintahan, maka kekuasaan tersebut harus dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat, terjaganya kepentingan Nasional dan terjaganya kedaulatan Negara, sebagai tahapan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan tujuan Nasional.   Parpol yang berhasil menerapkan hal ini, maka akan mendapat dukungan rakyat dan dapat mempertahankan kekuasaan yang telah diraih.   

Apabila Parpol yang berkuasa hanya mengutamakan kepentingan partai, kelompok, bahkan perorangan, tidak mengutamakan pencapaian kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial yang baik, adil dan merata bagi rakyat, maka Indonesia selamanya hanya akan menjadi negara buruh dan pasar bagi negara-negara lain yang memang mengutamakan kepentingan Nasionalnya.  Negara akan menghadapi banyak rintangan dalam mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Nasionalnya, karena rakyat yang kesejahteraannya rendah, mudah diprovokasi oleh fihak lain, yang sengaja ingin membuat negara tidak dapat berkonsentrasi membangun.

  

Sehubungan dengan Separatisme yang berkembang di beberapa wilayah, selama perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah tidak mampu dan tidak mau menyediakan pelayanan sosial yang dapat dinikmati rakyat secara adil dan merata, selamanya separatisme akan muncul, tidak hanya di Papua dan Aceh saja, tetapi mungkin dapat tumbuh diwilayah lain yang menghadapi kondisi yang serupa.  Indonesia bukan hanya Jawa dan Bali, tetapi masih banyak wilayah yang perlu diperhatikan dan dibangun disegala bidang.  

Semoga kekuasaan yang diraih benar-benar dapat mewujudkan tujuan Nasional bangsa Indonesia.