GAGASAN NETRAL DALAM UPAYA
PENYELESAIAN PERMASALAHAN SEPARATISME DI PAPUA
Oleh : Juanda Sy, M.Si (Han)
1. Pendahuluan. Dalam kasus konflik internal, seperti yang terjadi di Papua dan Aceh, permasalahan pokok yang menjadi pemicu adalah adanya kesenjangan Ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang menyebabkan konflik sosial dan menimbulkan implikasi kepada tugas komunitas keamanan. Namun demikian, konflik sosial yang terjadi tidak mungkin dapat diatasi hanya oleh komunitas keamanan, karena akar permasalahan merupakan bagian dari tugas, peran dan fungsi lembaga yang membidangi sektor yang terjadi kesenjangan. Bila keputusan negara hanya memerangi kelompok bersenjata saja, akan cenderung berlarut, sangat sulit memperoleh dan menuntaskan permasalahan, selama permasalahan pokok yang menjadi penyebab tidak diatasi dengan baik. Dalam beberapa kasus dimana efektivitas dalam melaksanakan peran dan misi dapat dievaluasi, namun efektivitas yang terbaik umumnya ditentukan oleh bagaimana negara mengatur dan menetapkan peran dan tugas komunitas keamanan dalam mengatasi permasalahan separatisme dan konflik internal lainnya yang berkembang.
Keputusan pemerintah dalam memisahkan institusi dan peran TNI dan Polri, telah mengakibatkan kerancuan yang berkepanjangan dan bahkan menyulitkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan merugikan kepentingan rakyat, karena langkah tersebut tidak diawali dengan memisahkan fungsi Pertahanan dan fungsi keamanan. Setelah pemerintahan Indonesia menerapkan sistem demokrasi, permasalahan besar dan menyangkut keselamatan bangsa masih belum dapat memerankan semua institusi, karena pengelolaan keamanan nasional masih dalam perdebatan dan setiap lembaga masih mementingkan institusi masing-masing dan belum mengutamakan keselamatan negara dan bangsa.
Perlu kesepakatan bersama untuk memahami bahwa tugas pertahanan sebagai fungsi negara dan keamanan sebagai fungsi pemerintah yang seharusnya tidak dipisahkan, karena sebagai fungsi negara salah satunya adalah keamanan. Dengan munculnya ide separatis dan aksi aksi menentang pemerintah yang berkembang dari waktu kewaktu, akan menghabiskan energi pemerintah untuk menetralisirnya, menyebabkan negara sulit berkembang, karena dibalik layar, kondisi dalam negeri membutuhkan biaya besar untuk mengantisipasi dan menghadapinya, sementara keadaan yang berkembang sangat mungkin diprovokasi oleh fihak asing yang menanamkan pengaruh dan mendukung aksi serta menjadi sponsor kegiatan yang menentang pemerintah. Menghadapi situasi yang terus berkembang di wilayah Papua, bagaimana memerankan setiap institusi yang berkepentingan agar peduli dan aktif mengantisipasi dan menekan berkembangnya ide seperatisme ?