Beberapa masalah yang (kemungkinan) menjadi akar sengketa tanah
Tanah, bagi sebagian besar rakyat Indonesia menjadi asset yang sangat penting dan mutlak, sengketa tanah dan bangunan tidak hanya terjadi antar institusi, atara institusi dengan rakyat, tetapi juga terjadi antara institusi dengan mantan awak institusi itu sendiri. Berbagai kasus yang pernah terjadi dan menjadi berita utama di media dan menjadi agenda pembahasan di parlemen, namun kasus sengketa tanah masih terus terjadi, dengan berbagai variasi permasalahan sebagai penyebabnya.
Instansi militer, bila dipelajari lebih mendalam, sebenarnya menjadi salah satu simpul pembangunan dan simpul pengembangan perekonomian suatu wilayah. Sebelum sebuah wilayah menjadi berkembang, instansi militer biasanya dibangun diluar wilayah perkotaan, dengan berbagai pertimbangan. Karena penghuni intansi ini memiliki penghasilan tetap dan perlu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka disekitar kawasan instansi ini akan berkembang usaha yang dikelola oleh masyarakat, untuk menyediakan kebutuhan penghuni instansi. Secara kasar bila dihitung sebuah Batalyon Infanteri, dengan jumlah prajurit 700 orang, dan bila dihitung rata-rata perorang prajurit berpenghasilan Rp.3000.000,- perbulan, maka setiap bulan akan beredar uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah) yang dibelanjakan oleh prajurit dan keluarganya. Peredaran uang inilah yang memancing tumbuhnya berbagai usaha disekitar asrama militer, sehingga semakin hari kawasan ini akan menjadi kawasan perekonomian sebuah wilayah, yang mengubah dislokasi yang semula berada diluar keramaian kota, dalam waktu tertentu asrama militer ini akan berada ditengah kota, keadaan ini berlaku bagi mayoritas pangkalan militer, termasuk keberadaan Dislitbang Angkatan Darat di Kebumen.