Hubungan sipil militer era demokrasi

Faktor penting dalam Hubungan sipil militer kontemporer 

Pada artikel terdahulu sudah disampaikan bahwa dalam mendukung konsep Keamanan Nasional pada era demokrasi membutuhkan sinergi antara 3 komunitas keamanan dalam pelaksanaan peran dan tugas keamanan, yaitu militer, polisi dan intelijen. Dalam artikel ini akan dicoba untuk menjelaskan secara konseptual dari hasil pengamatan, pengalaman dan berbagai literatur searah dengan program yang dikembangkan oleh pusat hubungan sipil-militer (centre for civil-military relations) global tentang bagaimana mengontrol hubungan tiga komunitas keamanan dalam melaksanakan tugas di enam peran dan misi yang berbeda pada era demokrasi.

Dari berbagai pengalaman dan pengamatan serta tinjauan literatur, para pakar hubungan sipil-militer telah menemukan bahwa fokus tentang hubungan sipil-militer adalah pada kontrol sipil terhadap kekuatan bersenjata di tingkat nasional. Literatur tentang kekuatan militer dan efektivitas militer adalah tentang semua konflik bersenjata dan perang. Melalui berbagai kajian, para pakar telah menemukan peluang yang luas untuk dapat melakukan analisis pada setidaknya enam peran dan misi berbeda yang dilaksanakan oleh komunitas keamanan, yaitu mencakup tiga faktor penting dalam hubungan sipil-militer kontemporer yaitu pengendalian, efektivitas, dan efisiensi. 

Untuk mendukung dan membandingkan pemikiran pada hubungan sipil militer, para pakar hubungan sipil militer juga mempelajari hasil penelitian tentang reformasi sektor keamanan yang dilakukan oleh Timothy Edmunds dan rekan-rekannya, yang mengangkat pengembangan konsep berdasarkan pengalaman mereka untuk memperkuat konsep yang dikembangkan dalam melihat 3 komponen tersebut sebagai sebuah trinitas, dimana untuk mencapai tujuannya, mengharuskan adanya institusi tertentu yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peran dan misi komunitas keamanan tersebut.

Demi kepentingan menjaga kedaulatan negara, dibutuhkan adanya satu lembaga khusus untuk mengalokasikan dan mengawasi penerapan sumber daya keamanan sebagai bagian akuntabilitas, demokratis dan transparansi. 

Walaupun masih ada kekhawatiran di banyak negara demokrasi baru dalam mencapai kontrol sipil demokratis atas angkatan bersenjata dan komunitas keamanan, pada umumnya sudah ada kesadaran bahwa memang dibutuhkan institusi yang berperan dalam masalah ini. Namun demikian membutuhkan kebijakan politik agar pembentukan sebuah institusi apakah dalam bentuk dewan atau yang lain, paling tidak Undang-undang telah mengamanatkan apa seharusnya yang dilakukan oleh negara. 

Tugas lembaga ini, disamping mekanisme kontrol kelembagaan, termasuk pengawasan dan penanaman norma-norma profesional. Sebagian orang telah menyadari bahwa kontrol atas lembaga dan profesionalisme komunitas keamanan sangat dibutuhkan, namun kontrol yang dilaksanakan tidak bermanfaat apabila komunitas keamanan yaitu Militer, polisi dan Intelijen, tidak efektif dalam melaksanakan peran dan misi yang ditugaskan oleh kepemimpinan sipil. 

Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang baik, membutuhkan pengawasan publik yang bertindak selaku civil societe, sebagai sebuah tuntutan agar pemerintah, termasuk komunitas keamanan, dapat memenuhi persyaratan yang efektif dan efisien. Rakyat menyadari dan menghendaki agar komunitas keamanan tidak hanya harus berada di bawah kontrol sipil saja, tetapi juga harus dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan biaya yang wajar.

Jika militer hanya diberi peran untuk berjuang dan memenangkan perang, merupakan pandangan yang masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan, karena perang sangat kecil kemungkinannya meskipun akibat dari perang adalah kemungkinan jatuhnya pemerintah dan kehilangan kedaulatan negara. Namun, rakyat sadar jika pasukan keamanan yang efektif dalam memerangi kejahatan terorganisir, berpartisipasi dalam tugas perdamain dan berhasil dalam tugas memberikan bantuan kemanusiaan ketika bencana terjadi, akan dihormati oleh negara lain.

Artikel ini diharapkan dapat membawa perspektif baru pada hubungan antara demokrasi dan keamanan Nasional selain itu melalui artikel ini juga berharap agar pemikiran yang tertuang dalam artikel ini akan merangsang orang lain untuk kepentingan yang lebih luas tentang demokrasi dari berbagai elemen hubungan sipil-militer dan dapat mengembangkan pemikiran positif yang lain dalam mendukung proses reformasi sektor keamanan. 

Sumber: NPS, naskah bersama Matey & bruneu.